SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi yang akrab disapa Cicu, menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Jumat (20/2/2026).
Dalam temu konstituen tersebut, tiga isu utama menjadi sorotan warga kepada Cicu yakni ketiadaan SMA negeri, kepesertaan BPJS Kesehatan, dan distribusi air bersih.
Salah satu warga, Aisyah, mengeluhkan sulitnya akses pendidikan tingkat menengah di wilayah tersebut.
Baca Juga : Pimpinan DPRD Sulsel Harap Peran Media Kawal Kinerja Legislatif
“Apa boleh di Kecamatan Makassar diperjuangkan sekolah SMA? Karena kami tidak ada sekolah SMA sudah 20 tahun,” ujarnya kepada Cicu.
Menanggapi hal tersebut, Cicu menjelaskan bahwa kendala utama pembangunan sekolah adalah ketersediaan lahan. Masalah ini sudah disampaikan warga sejak ia menjabat Anggota DPRD Makassar tahun 2009.
“Sejak saya masih Anggota DPRD Makassar dari tahun 2009, waktu itu sekolah SMA masih di pemerintah kota. Apa kendalanya? Karena kita tidak punya lahan, makanya sampai sekarang belum ada,” ujar Cicu.
Baca Juga : Dukung Stabilitas Harga, Yasir Machmud Apresiasi Gerakan Pangan Murah Polri
Namun, ia menegaskan bahwa solusi alternatif sedang diupayakan agar warga setempat tetap mendapatkan akses pendidikan negeri.
“Salah satu solusi kita harus nebeng ke SMP negeri, ini sedang diperjuangkan. Mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasikan,” jelas Cicu.
Selain pendidikan, masalah jaminan kesehatan juga menjadi keluhan warga. Rahman, warga setempat, menyoroti banyaknya kartu BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif serta kondisi jalan di kawasan Jalan Veteran yang belum tersentuh aspal.
Baca Juga : Bangun Kebersamaan di Ramadan, Komisi B DPRD Sulsel Gelar Buka Puasa Bersama
Terkait BPJS, Cicu meminta warga yang kartu PBI-nya dinonaktifkan oleh Kemensos namun merasa layak menerima bantuan untuk segera mendata diri.
“Silakan data namanya, nanti saya teruskan ke Dinas Sosial Provinsi,” tuturnya.
Mengenai kondisi infrastruktur jalan, Cicu menjelaskan bahwa pengerjaan di wilayah tersebut berkaitan dengan proyek nasional.
Baca Juga : DPRD Sulsel Ultimatum Pemprov Lunasi Utang Lahan Stadion GOR Sudiang Rp18,3 Miliar
“Soal jalanan, ini pembangunan IPAL program pemerintah pusat. Kita mau kerjakan tapi jangan sampai itu menimbulkan masalah kemudian hari,” tambahnya.
Meski beberapa keluhan warga seperti sampah dan drainase merupakan kewenangan Pemerintah Kota Makassar, Cicu berkomitmen untuk tetap mengawal aspirasi tersebut melalui jalur kepartaian.
“Tentu banyak hal yang ingin disampaikan baik kepada pemerintah provinsi dan kota. Paling banyak dikeluhkan soal sampah dan drainase meski bukan kewenangan di provinsi,” pungkas Cicu.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar