SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Muhammad Sadar, menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dinilai berpengaruh terhadap kepercayaan rekanan serta kelangsungan proyek infrastruktur di daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel, yang dipimpin Ketua Komisi D, Kadir Halid, pada Senin (13/4/2026).
Dalam forum itu, Sadar mengungkapkan masih adanya beban utang proyek fisik dari tahun-tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya diselesaikan.
Baca Juga : Di Balik Opini WTP Pemprov Sulsel, BPK Catat Sejumlah Persoalan Keuangan Daerah
Politisi NasDem itu memaparkan, total kewajiban yang sempat tercatat mencapai ratusan miliar rupiah, dan hingga kini masih menyisakan puluhan miliar.
“Sebagian besar memang sudah dibayarkan, tetapi masih ada sisa yang perlu segera dituntaskan agar tidak menjadi beban di tahun berjalan,” ujarnya.
Ia merinci, pembayaran yang telah dilakukan secara bertahap belum sepenuhnya menutup seluruh kewajiban, sehingga diperlukan percepatan penyelesaian agar tidak memicu konsekuensi tambahan seperti denda maupun penurunan kepercayaan dari pihak kontraktor.
Baca Juga : Komisi B DPRD Sulsel Tindaklanjuti Dugaan Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Bone
“Kalau dibiarkan, ini bisa berdampak pada kredibilitas pemerintah daerah di mata rekanan,” tegasnya.
Selain menyoroti utang proyek, Ketua Fraksi Partai NasDem itu juga menyinggung tantangan dalam pelaksanaan proyek multiyears (MYC) 2025–2027.
Sadar menilai lonjakan harga material konstruksi yang cukup tajam berpotensi mengganggu kelangsungan pekerjaan di lapangan.
Baca Juga : Pemprov Sulsel dan DPRD Terima Penghargaan Creative Financing dari Kemendagri
Menurutnya, kenaikan harga aspal dan bahan bakar industri telah melampaui asumsi awal dalam kontrak, sehingga memberikan tekanan tambahan bagi pelaksana proyek.
“Kenaikan harga sudah sangat signifikan dibandingkan saat kontrak disusun. Ini tentu menjadi tantangan serius bagi rekanan,” katanya.
Sadar pun mendorong pemerintah melalui DBMBK untuk mempertimbangkan langkah antisipatif, termasuk skema penyesuaian harga atau eskalasi, agar proyek tetap berjalan tanpa merugikan kontraktor.
Baca Juga : Dialog Bersama Warga Mamajang, Andre Tanta Tegaskan APBD Harus Tepat Sasaran
Di sisi lain, ia turut menyoroti kondisi fasilitas laboratorium pengujian milik Bina Marga di kawasan Baddoka. Meski masih digunakan, ia menilai peralatan yang tersedia sudah tidak lagi optimal.
“Banyak rekanan justru memilih melakukan pengujian di luar daerah. Ini menunjukkan fasilitas kita perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Ia mendorong adanya pembenahan serta pengadaan peralatan baru agar laboratorium tersebut dapat dimaksimalkan untuk menunjang kualitas pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Andre Prasetyo Tanta Serap Keluhan Petambak di Tanjung Merdeka
Sebagai legislator yang mewakili daerah pemilihan Sulsel 6—meliputi Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare, Sadar menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendukung proyek agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar