SULSELSATU.com, MAKASSAR — DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan memastikan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) di 22 kabupaten/kota akan digelar pada 25–27 April 2026.
Muscab kali ini mengusung mekanisme hybrid, menggabungkan proses daring dan luring dalam seluruh tahapan persidangan.
Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi, menjelaskan bahwa pembukaan Muscab akan dilakukan secara serentak melalui Zoom dan rencananya dihadiri langsung oleh DPP PPP. “Tanggal 25 itu pembukaan secara online, termasuk sidang paripurna pertama. Semua kabupaten/kota ikut dalam satu forum yang sama,” ujarnya di Kantor DPW PPP Sulsel, Jalan Sungai Sadang, Makassar, Jumat (17/4/2026).
Baca Juga : Muscab Serentak PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi Tekankan Soliditas dan Kelengkapan Struktur
Setelah pembukaan dan paripurna awal, Muscab dilanjutkan dengan sidang pleno di masing-masing daerah. Tahapan pleno 2 hingga pleno 5 dipimpin oleh DPC setempat sebelum memasuki pleno ke-6 yang menjadi penentu pembentukan formatur.
“Di pleno ke-6, baru perwakilan DPW hadir secara fisik di daerah untuk pembahasan formatur,” jelasnya.
Ilham menambahkan, Muscab tahun ini tidak dilaksanakan di seluruh daerah karena dua wilayah, yakni Tana Toraja dan Toraja Utara, masih dipimpin oleh pelaksana tugas (PLT). Sehingga fokus pelaksanaan hanya di 22 kabupaten/kota dari total 24 daerah di Sulsel.
Baca Juga : Dipimpin Ilham Ari Fauzi, DPW PPP Sulsel Jadwalkan Kunjungi 24 DPC
Kriteria Ketat Calon Ketua DPC, Wajib Punya Ketokohan dan Kekuatan Finansial
Selain mekanisme pelaksanaan, DPW PPP Sulsel juga menegaskan adanya kriteria ketat bagi calon Ketua DPC yang akan bertarung dalam Muscab. Ilham menekankan, sosok yang dibutuhkan bukan hanya kuat secara elektoral, tetapi juga mampu menggerakkan organisasi secara menyeluruh.
“Fokus kita adalah mendapatkan figur yang punya ketokohan dan mampu mengaktifkan mesin partai. Bukan hanya petarung untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa mengelola partai,” tegasnya.
Baca Juga : Mardiono Pastikan Ketidakhadiran Agus-Yasin Tak Ganggu Keabsahan Mukernas
Ia mengungkapkan, seluruh calon wajib menandatangani pakta integritas sebagai syarat utama pencalonan. Isi pakta tersebut mencakup kewajiban menyediakan kantor, melengkapi struktur hingga tingkat PAC, serta memenuhi target kaderisasi minimal satu kader per 1.000 penduduk di setiap kabupaten/kota.
Tak hanya itu, faktor kemampuan finansial juga menjadi pertimbangan penting. Menurut Ilham, aktivitas politik membutuhkan dukungan logistik yang memadai untuk menjaga pergerakan partai tetap berjalan.
“Kerja partai ini butuh pergerakan, dan itu butuh biaya. Jadi kita cari yang mampu, tidak harus berlebihan, tapi cukup untuk mendukung aktivitas partai,” katanya.
Baca Juga : Respon Mardiono Soal Agus Suparmanto dan Gus Yasin Kompak Tak Hadiri Mukernas DPP PPP di Makassar
DPW juga membuka peluang bagi figur eksternal untuk maju sebagai calon ketua DPC, namun dengan syarat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Sementara untuk kader internal, proses penilaian lebih menitikberatkan pada rekam jejak di partai.
Ilham turut mengungkapkan bahwa sejumlah daerah akan menjadi perhatian dalam evaluasi, terutama yang mengalami penurunan kursi atau suara pada Pemilu sebelumnya.
Namun di sisi lain, daerah yang berhasil meraih kursi pimpinan DPRD seperti Gowa, Takalar, Bantaeng, dan Bone dinilai memiliki peluang besar untuk mempertahankan kepemimpinan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar