SULSELSATU.com, MAKASSAR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Advokasi Rakyat Demokrasi Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Mapolda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat, 17 April 2026.
Dalam aksinya, massa mendesak kepolisian untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun anggaran 2017–2018.
Kasus tersebut diduga merugikan negara hingga Rp6,3 miliar dan diduga melibatkan Walikota Parepare saat itu Taufan Pawe.
Baca Juga : Jaksa Periksa 2 Pengurus KONI Makassar Terkait Penyimpangan Dana Hibah Rp15 M
Para demonstran membentangkan spanduk berisi tuntutan, sementara aksi mereka mendapat pengawalan ketat dari personel Sabhara Polda Sulsel.
Sekretaris Jenderal Gerakan Advokasi Rakyat Demokrasi Nusantara, M. Yasin, dalam orasinya menegaskan agar aparat segera mengambil langkah tegas.
“Kami mendesak Polda Sulsel untuk segera menuntaskan kasus korupsi DAK Dinkes Parepare 2017–2018 yang merugikan negara Rp6,3 miliar. Kasus ini diduga kuat melibatkan wali kota saat itu Taufan Pawe,” ujar Yasin.
Baca Juga : AKPI Resmikan Sekretariat Wilayah Indonesia Timur di Makassar, Jadi Pusat Layanan Kurator Kawasan Timur
Ia menilai penanganan perkara tersebut terkesan mandek dan tidak transparan. Padahal, menurutnya, penyidik sempat melakukan penggeledahan pada Juli 2024 sebagai bagian dari pengembangan kasus.
“Mana transparansi hasil penggeledahan Juli 2024? Kami meminta ketegasan aparat untuk menetapkan tersangka. Jangan ada kesan tebang pilih karena melibatkan pejabat daerah,” tegasnya.
Selain menyoroti kasus DAK Parepare, massa juga menyinggung sejumlah perkara lain yang dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti. Di antaranya kasus peredaran sabu seberat 1 kilogram di Polrestabes Makassar, dugaan mafia penimbunan bahan bakar minyak, hingga peredaran produk skincare yang mengandung merkuri.
Baca Juga : Dua Kali Mangkir, Polda Sulsel Ancam Jemput Paksa Muhammad Basri di Kasus Korupsi Seragam Sekolah
Menurut Yasin, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya penegakan hukum di wilayah Sulawesi Selatan.
“Kami menuntut akuntabilitas dan klarifikasi resmi dari Kapolda Sulsel terkait stagnasi kasus-kasus besar ini,” katanya.
Dalam pernyataan sikapnya, massa mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta Polda Sulsel segera menuntaskan kasus korupsi DAK Parepare, memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, serta membuka secara transparan perkembangan penyidikan.
Baca Juga : Selain Hak Angket di DPRD, Bupati Gowa “Dikepung” Berbagai Kasus
Mereka juga mendesak dilakukan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum yang menangani perkara-perkara yang dinilai mandek.
Aksi tersebut diterima oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulsel, AKBP Sahruna Nasrun. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan menampung dan mempelajari tuntutan para demonstran sebelum dilaporkan kepada pimpinan.
Kasus dugaan korupsi ini berawal dari temuan hilangnya anggaran di Dinas Kesehatan Kota Parepare yang bersumber dari DAK pusat senilai Rp40 miliar. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp6,3 miliar.
Baca Juga : Korban Pencurian Helm di Makassar Kecewa Laporan Mandek di Polsek Panakkukang
Modus yang digunakan diduga berupa pembayaran fiktif atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan. Dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk sejumlah program kesehatan, seperti layanan Call Center 112, program Kota Sehat, serta pemeliharaan kendaraan dinas.
Dalam proses persidangan, nama mantan Wali Kota Parepare yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, Taufan Pawe, beberapa kali disebut.
Hal itu terungkap dari kesaksian mantan Kepala Dinas Kesehatan Parepare, Muhammad Yamin, yang telah divonis bersalah, terkait dugaan aliran dana maupun instruksi yang berkaitan dengan kepentingan atasannya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar