SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menyoroti pentingnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi kebijakan pengelolaan sampah yang akan diberlakukan dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan politisi yang akrab disapa Cicu saat melakukan kegiatan pengawasan di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar, Jumat (24/4/2026).
Ia mengungkapkan, mulai September 2026, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak lagi menerima sampah yang belum dipilah. Kondisi ini, kata dia, menuntut perubahan kebiasaan masyarakat sejak sekarang.
Baca Juga : Pengawasan di SMA 9, Yeni Rahman Temukan Kendala Regulasi dan Sarana
“Saya kaget juga, kalau nanti bulan sembilan sudah tidak bisa buang sampah sembarangan ke TPA. Artinya masyarakat harus mulai belajar memilah sampah dari rumah,” ujarnya.
Cicu menilai, kebijakan tersebut harus segera ditopang dengan regulasi yang jelas. Ia mendorong DPRD Kota Makassar untuk segera menyusun peraturan daerah (Perda) tentang pemilahan sampah agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
“Selama ini kita belum punya Perdanya. Kalau sudah diatur, maka ada kewajiban dan sanksi yang bisa diterapkan,” tegasnya.
Baca Juga : Proyek Tak Terealisasi, SiLPA Bina Marga Sulsel Capai Rp240 Miliar
Selain soal regulasi, ia juga menyoroti keterbatasan sarana pendukung pengelolaan sampah, seperti armada pengangkut. Menurutnya, kebutuhan kendaraan operasional seperti viar, dump truck, hingga armada tangkasa perlu mendapat perhatian pemerintah kota.
Tak hanya itu, Cicu juga membuka peluang dukungan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis reduce, reuse, recycle (TPS3R) melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dalam kesempatan itu, Sekretaris DPW NasDem Sulsel itu turut menyinggung rencana pembangunan sekolah menengah atas (SMA) di wilayah tersebut. Menurutnya, ketersediaan lahan milik pemerintah provinsi menjadi peluang, meski masih terkendala keterbatasan anggaran.
Baca Juga : Muhammad Sadar Minta Pemprov Sulsel Tuntaskan Sisa Utang Proyek Infrastruktur
“Kita punya lahan, tapi kemampuan fiskal kita terbatas. Nanti kita coba dorong lewat anggaran kementerian,” jelasnya.
Cicu juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Makassar, mulai dari sampah, drainase, hingga penyediaan fasilitas publik.
“Tidak bisa satu pihak bekerja sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah kota, provinsi, pusat, dan juga masyarakat,” katanya.
Baca Juga : Legislator Senior Golkar Marthen Rantetondok Siapkan Regenerasi di Pemilu 2029
Ia turut menyinggung kondisi kawasan pesisir yang semula dirancang sebagai kawasan pariwisata, namun dalam perjalanannya berkembang menjadi kawasan hunian. Hal ini, menurutnya, berdampak pada potensi ekonomi yang belum optimal.
Di sisi lain, Cicu mengingatkan potensi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Ia meminta pemerintah setempat mengantisipasi potensi berkurangnya pasokan air bersih.
“Kalau kemarau panjang, yang harus diantisipasi justru ketersediaan air, bukan banjir,” ujarnya.
Baca Juga : Hasil Kajian Terbaru, Gedung Utama DPRD Sulsel Akan Dibangun Ulang
Melalui kunjungan tersebut, Cicu berharap berbagai aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti, termasuk persoalan drainase, pengelolaan sampah, hingga kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah Kecamatan Tamalate.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar