Logo Sulselsatu

Bappeda Makassar Pastikan Aspirasi Pokir Terintegrasi dengan Program Prioritas Pemkot

ridwan ridwan
ridwan ridwan

Jumat, 01 Mei 2026 16:26

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mengikuti rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Makassar.

Rapat ini menjadi wadah untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui anggota DPRD dapat terintegrasi dengan baik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Makassar, Dahyal mengatakan, Pokir DPRD merupakan salah satu instrumen penting dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Baca Juga : Jembatani Teori dan Realitas, Mahasiswa Politeknik STIA LAN Makassar Pelajari Strategi Perencanaan Kota di Bappeda

“Pokir DPRD adalah hasil reses anggota dewan yang kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah. Tugas kami di Bappeda adalah mengawal agar pokir tersebut bisa masuk dalam dokumen perencanaan, baik RKPD maupun APBD, sesuai dengan prioritas pembangunan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Bappeda bersama DPRD membahas sejauh mana pokir yang telah disampaikan dapat direalisasikan. Dahyal menekankan pentingnya sinkronisasi antara pokir dengan program prioritas pemerintah kota.

“Kami memastikan bahwa pokir tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar terintegrasi dengan program pembangunan. Monitoring dan evaluasi ini menjadi langkah untuk melihat progres sekaligus kendala di lapangan,” jelasnya.

Baca Juga : Hari Kebangkitan Nasional 2026, Kepala Bappeda Makassar Ajak Masyarakat Wujudkan Pembangunan Inklusif

Dahyal juga menekankan bahwa pelaksanaan pokir harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Pokir adalah amanah masyarakat. Oleh karena itu, setiap usulan harus dikawal agar tidak hanya berhenti di dokumen, tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk program nyata. Kami di Bappeda berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dalam proses ini,” tegasnya.

Rapat Monev ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara DPRD dan Pemkot Makassar. Menurut Dahyal, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap dengan adanya monitoring ini, semua pihak bisa melihat capaian sekaligus mencari solusi atas hambatan yang ada. Kolaborasi ini adalah kunci keberhasilan pembangunan di Makassar,” katanya. (*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Nasional05 November 2026 06:58
Ditjen Minerba Apresiasi Kontribusi PNBP Vale Indonesia
PT Vale Indonesia Tbk menerima apresiasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ES...
Ekonomi04 November 2026 20:56
OJK dan Bank Sulselbar Kolaborasi Perluas Akses Keuangan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Sulselbar memperkuat kolaborasi dengan ulama, akademisi, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan untuk...
News04 November 2026 20:49
PLN Matangkan Sewa Lahan PLTMG Baubau 2
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mematangkan draf perjanjian sewa lahan milik Pemerintah Kota Baubau untuk mendukung pembangunan...
Nasional04 November 2026 20:45
STFT Jakarta Soroti Enam Krisis Bangsa
Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, dan dem...