SULSELSATU.com, BULUKUMBA — Desakan agar Pemerintah Kabupaten Bulukumba menunjukkan komitmen nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih terus menguat di tengah bergulirnya penyidikan dugaan korupsi pembangunan Pasar Sentral Bulukumba oleh Kejaksaan Negeri Bulukumba.
Publik kini menanti sikap tegas dari Bupati Bulukumba, terutama setelah aparat penegak hukum melakukan serangkaian langkah pengusutan, termasuk penggeledahan di sejumlah kantor yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Sentral Bulukumba menjadi perhatian luas karena proyek itu merupakan salah satu pembangunan strategis daerah yang menggunakan anggaran besar dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat serta aktivitas ekonomi rakyat.
Sejumlah elemen masyarakat sipil menilai, momentum ini seharusnya dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk memperlihatkan keberpihakan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, bukan justru membangun jarak dengan proses hukum yang berjalan.
Pengamat kebijakan publik Zulfiadi menilai dukungan kepala daerah terhadap penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Bupati harus tampil menunjukkan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih. Jangan sampai muncul kesan ada sikap defensif atau pembiaran. Dukungan terhadap Kejari penting agar publik melihat bahwa pemerintah daerah tidak antikritik dan tidak alergi terhadap penegakan hukum,” ujar Zulfiadi.
Menurutnya, langkah Kejari Bulukumba mengusut dugaan korupsi proyek pasar harus diapresiasi sebagai bagian dari upaya penyelamatan uang negara dan pembenahan tata kelola proyek pemerintah.
Ia menegaskan, kepala daerah semestinya mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar kooperatif memenuhi kebutuhan penyidik, termasuk membuka dokumen maupun informasi yang diperlukan dalam proses hukum.
“Kalau memang ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih, maka tidak boleh ada upaya menghambat proses hukum. Semua pihak harus membantu agar perkara ini terang-benderang,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bulukumba memilih bungkam saat dikonfirmasi wartawan terkait perkembangan kasus tersebut. Sikap diam itu memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terutama karena perkara ini menyangkut proyek besar yang menjadi perhatian publik.
Sejumlah kalangan menilai, sikap terbuka dari kepala daerah sangat diperlukan untuk menghindari munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Minimal ada pernyataan bahwa pemerintah menghormati proses hukum dan mendukung penuh pengusutan. Itu penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar aktivis antikorupsi Firmansyah Muis di Bulukumba.
Ia menambahkan, masyarakat saat ini semakin kritis terhadap penggunaan anggaran daerah. Karena itu, pemerintah daerah dinilai tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi juga harus mampu memperlihatkan integritas dan keberanian dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Kasus dugaan korupsi Pasar Sentral Bulukumba sendiri dinilai menjadi ujian penting bagi komitmen reformasi birokrasi di daerah. Publik berharap proses hukum berjalan transparan, profesional, dan tidak berhenti di tengah jalan.
Di sisi lain, Kejari Bulukumba didorong bekerja secara independen dan menyeluruh dalam mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut, tanpa tebang pilih. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar