SULSELSATU.com, TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah dinilai telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku.
Opini WTP diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Jumat (5/6/2026). Penyerahan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi dan Ketua DPRD Kabupaten Takalar Muh. Rijal.
Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye mengatakan raihan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan DPRD dalam mengawal pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Takalar kembali meraih Opini WTP dari BPK. Capaian ini merupakan hasil sinergi dan kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah bersama DPRD dalam mengawal pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Firdaus.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atas laporan keuangan, tetapi menjadi tolok ukur untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak berpuas diri dan menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Firdaus menegaskan pemerintah daerah akan terus memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan sistem pengawasan internal, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Takalar akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat menuju Takalar yang maju, unggul, dan berdaya saing,” katanya.
Opini WTP diberikan BPK kepada pemerintah daerah yang dinilai telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan mempertahankan opini tersebut juga mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan daerah.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar