SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi dilantik. Pada momentum tersebut, Ketua DPD APDESI Sulsel, Wahyudin Mapparenta menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi program prioritas pemerintah.
Komitmen itu disampaikan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat Pelantikan DPC APDESI se-Sulsel di Aula Manunggal, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sabtu (4/7/2026).
Wahyudin mengatakan APDESI Sulsel membawa dua permintaan kepada pemerintah yang sejalan dengan dua bentuk dukungan yang diberikan.
“Kami ada dua permintaan karena kami juga memiliki dua bentuk dukungan. Yang pertama, kami dan jajaran APDESI dan segenap kepala-kepala desa di Sulawesi Selatan mendukung program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program utama Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar Wahyudin yang akrab disapa WMP.
Dia juga membantah anggapan yang menyebut mayoritas masyarakat Indonesia tidak mendukung kedua program tersebut. Menurutnya, jika memang ada pihak yang menolak, jumlahnya sangat kecil dan tidak mewakili suara masyarakat secara keseluruhan.
“Kalau ada isu-isu yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak mendukung, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kalaupun ada, jumlahnya itu sangat kecil,” ucapnya.
Selain menyatakan dukungan, WMP menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah. Dia berharap alokasi dana desa pada tahun depan dapat ditingkatkan agar pembangunan di desa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Menurutnya, berkurangnya dana desa saat ini dipengaruhi oleh adanya alokasi pembiayaan untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Meski demikian, ia menegaskan program tersebut pada dasarnya juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa.
“Yang pertama, mohon Pak (Zulkifli Hasan) mudah-mudahan tahun depan dana desa kami itu bisa bertambah. Salah satu bentuk keinginan kami agar pembangunan di desa kami itu bisa lebih nampak dan berkelanjutan. Kenapa dana desa kita dipotong, teman-teman? Itu karena kita harus membiayai pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang juga peruntukannya sebenarnya untuk desa kita,” paparnya.
Tak hanya itu, WMP juga meminta pemerintah memberikan relaksasi skema pengembalian pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Dia mengusulkan agar jangka waktu pembayaran diperpanjang dari enam tahun menjadi 15 hingga 20 tahun, sehingga beban pemotongan dana desa setiap tahun tidak terlalu besar.
“Tetapi kami di pertemuan terakhir dengan Pak Menteri Desa sampaikan, semoga ada relaksasi pembayaran. Jadi kalau dipotongnya 6 tahun, mungkin bisa jadi 15 sampai 20 tahun, Pak. Sehingga dana desa yang dipotong per tahun bukan lagi langsung sampai Rp700 juta, tapi cukup Rp100 juta sampai Rp200 juta per tahun,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum APDESI Pusat Junaedi Mulyono, anggota DPR RI Komisi III Rudianto Lallo, dan anggota DPR RI Ashabul Kahfi. Selain itu, acara juga dihadiri para bupati dan wakil bupati dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar