Rapat APBD 2025, DPRD Sulsel Kritik Belanja yang Belum Maksimal

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Efektivitas dan optimalisasi penggunaan anggaran menjadi perhatian Anggota Komisi A DPRD Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel, Saharuddin, saat rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat tersebut digelar di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (13/7/2026), dengan menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam rapat, Saharuddin menilai masih terdapat sejumlah pos belanja yang realisasinya belum maksimal, padahal anggaran tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan publik maupun kinerja aparatur.

Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Salah satu yang disoroti ialah realisasi anggaran pembayaran gaji serta iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan komponen lainnya di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dari pagu sekitar Rp6,23 miliar, menurutnya masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap seluruhnya.

“Ini menyangkut hak ASN maupun non-ASN yang berhubungan langsung dengan kinerja aparat. Seharusnya bisa dimaksimalkan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan,” kata Saharuddin.

Ia mengaitkan hal tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya anggaran negara digunakan untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Saharuddin juga menyoroti belanja sewa kendaraan yang belum terealisasi sepenuhnya. Meski nilai sisa anggarannya relatif kecil, ia meminta OPD tetap memberikan perhatian agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun kewajiban pembayaran kepada penyedia jasa.

“Jangan sampai karena dianggap kecil justru menjadi persoalan di kemudian hari. Semua belanja harus diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Perhatian serupa disampaikan terhadap anggaran penanganan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya kegiatan penanganan unjuk rasa. Ia mencatat realisasi anggaran kegiatan tersebut baru mencapai sekitar 45 persen dari pagu yang tersedia.

Menurutnya, rendahnya penyerapan anggaran perlu dievaluasi agar program yang telah direncanakan benar-benar mampu mendukung penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.

“Kalau anggarannya tersedia tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal, tentu perlu menjadi bahan evaluasi. Efektivitas pelaksanaan program harus benar-benar dimaksimalkan,” katanya.

Saharuddin juga meminta Pemerintah Provinsi Sulsel mengoptimalkan anggaran sosialisasi sanksi peraturan daerah dan peraturan gubernur. Ia menilai edukasi kepada masyarakat mengenai kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesadaran hukum.

Menurutnya, sosialisasi regulasi harus diperkuat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Selain itu, ia turut menyoroti anggaran fasilitasi penyelesaian masalah hukum di Biro Hukum. Saharuddin menilai program tersebut layak menjadi prioritas mengingat masih banyak persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait penyelesaian sengketa aset milik Pemprov Sulsel.

“Masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan aset daerah, harus menjadi perhatian serius. Karena itu, efektivitas penggunaan anggaran untuk penyelesaian persoalan hukum juga perlu dimaksimalkan,” ujarnya.

Melalui berbagai catatan tersebut, Saharuddin berharap evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya, sehingga setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel