SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Yeni Rahman, mengingatkan Pemerintah Provinsi Sulsel agar memastikan seluruh rumah sakit milik pemerintah provinsi benar-benar siap sebelum menerapkan kebijakan rujukan pasien BPJS Kesehatan ke rumah sakit provinsi.
Hal itu disampaikan Yeni dalam rapat kerja pembahasan sektor kesehatan bersama jajaran rumah sakit milik Pemprov Sulsel di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (13/7/2026).
Menurut Yeni, pernyataan Gubernur Sulsel yang menegaskan tidak akan memberikan kompensasi atau sharing iuran BPJS bagi peserta yang tidak dirujuk ke rumah sakit provinsi harus dibarengi dengan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
Baca Juga : Tak Puas Hasil RDP, Komite Adat Kembali Geruduk DPRD Sulsel Desak Hak Angket GMTD
“Kita mendengarkan penjelasan Bapak Gubernur pada saat paripurna, beliau sudah sangat jelas menyampaikan bahwa tidak akan memberikan kompensasi atau sharing iuran BPJS jika peserta tidak dirujuk ke rumah sakit provinsi. Tetapi pernyataan itu harus dibarengi dengan kesiapan seluruh rumah sakit yang berada di bawah kewenangan provinsi,” ujar Yeni.
Ia menegaskan Komisi E mendukung penuh upaya pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh dipaksakan apabila sarana, prasarana, tenaga medis, hingga sistem pelayanan belum sepenuhnya siap.
“Kita support penuh keinginan Bapak Gubernur. Tetapi kalau dipaksakan dalam kondisi yang belum siap, yang kita khawatirkan masyarakat tidak bisa terlayani dengan baik karena ini menyangkut nyawa,” tegasnya.
Baca Juga : Andi Tenri Indah Kawal Nasib Ribuan Calon Siswa yang Belum Tertampung di SMA Negeri
Dalam rapat tersebut, Yeni juga mempertanyakan kesiapan sarana dan prasarana di setiap rumah sakit sesuai kompetensi layanan yang dimiliki. Menurutnya, masih banyak keluhan masyarakat terkait kondisi ruang perawatan yang dinilai belum layak.
“Salah satu keluhan yang paling sederhana adalah kondisi kamar perawatan. Rumah sakit itu harus memberikan kenyamanan bagi pasien. Bukan berarti harus mewah seperti hotel, tetapi kebersihannya harus terjaga dan pelayanannya harus optimal,” katanya.
Selain fasilitas, Yeni menyoroti keterbatasan tenaga medis, khususnya dokter subspesialis. Ia mengatakan masyarakat berharap dokter mudah diakses ketika membutuhkan konsultasi maupun penanganan medis.
Baca Juga : DPRD Sulsel dan BNNP Perkuat Sinergi Cegah Penyalahgunaan Narkoba
“Kita juga mengetahui masih ada subspesialis yang belum lengkap. Ini tentu menjadi perhatian karena pelayanan kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga medis yang kompeten,” ujarnya.
Politisi Komisi E itu juga meminta penjelasan mengenai kesiapan rumah sakit menghadapi perubahan sistem pelayanan dari kelas rawat inap menuju pelayanan berbasis standar yang diterapkan pemerintah.
Tak hanya itu, Yeni meminta data mengenai angka kematian pasien di seluruh rumah sakit milik Pemprov Sulsel. Menurutnya, data tersebut perlu dipilah antara pasien yang datang dalam kondisi sudah berat dengan kasus yang diduga dipengaruhi kualitas penanganan medis.
Baca Juga : DPRD Sulsel Desak BPKAD Amankan Aset Pemprov yang Dikuasai Pihak Ketiga
“Kami ingin mengetahui bagaimana angka kematian di rumah sakit. Harus bisa dibedakan mana pasien yang memang datang sudah dalam kondisi kritis dan mana yang berkaitan dengan kualitas penanganan. Ini penting sebagai bahan evaluasi,” katanya.
Yeni juga mempertanyakan mekanisme review klaim BPJS Kesehatan yang disebut berujung menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia meminta penjelasan apakah temuan tersebut muncul akibat proses review BPJS setelah klaim dibayarkan atau disebabkan faktor lain.
“Kami ingin persoalan ini dibedah bersama supaya jelas. Ketika klaim BPJS sudah dibayarkan kemudian direview hingga menjadi temuan BPK, sebenarnya prosesnya seperti apa,” ujarnya.
Baca Juga : Mahmud Minta Dinkes Sulsel Petakan Titik Lemah Program Kesehatan Pemprov
Sebagai bahan perbandingan, Yeni mengaku Komisi E DPRD Sulsel telah melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang. Ia menilai rumah sakit tersebut mampu menjadi pusat rujukan bagi delapan kabupaten karena didukung kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia.
“Jangan hanya memaksakan sistem rujukan, tetapi seluruh kesiapan harus dipenuhi. Kita punya tenaga kesehatan yang cerdas dan ahli, tinggal bagaimana pemerintah benar-benar serius menyiapkan fasilitas dan sistem pelayanannya,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar