SULSELSATU. com, MAKASSAR – Program seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP di Kota Makassar ditargetkan selesai dan mulai dibagikan paling lambat pada awal September 2026. Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah menuntaskan proses pengadaan yang telah memasuki tahapan jasa jahit.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan penyelesaian program mengalami pergeseran sekitar satu bulan dari jadwal semula karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
”Mudah-mudahan awal September paling lambat kita rampungkan semuanya. Memang ada keterlambatan sekitar satu bulan, tetapi seluruh proses harus sesuai regulasi dan terus kami lakukan monitoring,” kata Andi Zulkifly di Media Center Balaikota Makassar, Jumat (17/07).
Andi Zulkifly menjelaskan, skema pengadaan seragam tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemkot memisahkan proses pengadaan kain dan jasa jahit agar pelaksanaannya lebih efektif sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM penjahit di Kota Makassar untuk ikut terlibat.
Meski demikian, ia menegaskan penjahit yang terlibat tetap wajib memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan pengadaan pemerintah, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan klasifikasi usaha yang sesuai.
”Kita ingin merangkul penjahit UMKM, tetapi tetap harus memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa. Semua harus berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Program seragam gratis tersebut dibiayai melalui APBD Kota Makassar dan menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah yang pelaksanaannya berada di bawah Dinas Pendidikan.
Menurut Andi Zulkifly, seluruh siswa baru jenjang SD dan SMP akan menerima bantuan seragam. Pada tahap awal, setiap siswa akan memperoleh satu stel seragam sekolah. Selanjutnya, pemerintah akan mengupayakan penambahan satu stel lagi melalui APBD Perubahan.
”Semua siswa baru SD dan SMP mendapatkan seragam gratis. Untuk tahap awal satu stel, kemudian mudah-mudahan bisa kita tambah satu stel lagi melalui perubahan anggaran,” jelasnya.
Selain itu, ia menambahkan pola pengadaan tahun ini menggunakan skema kontrak payung untuk mengunci harga dan volume selama satu tahun sehingga tidak terjadi perubahan harga di tengah proses pelaksanaan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar