SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andre Prasetyo Tanta (APT) menggelar reses masa sidang III Tahun 2025/2026, di Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Makassar, Kamis (23/7/2026).
Dalam kesempatan itu warga mengeluhkan perubahan status desil penerima bantuan sosial dan minimnya armada pengangkut sampah.
Reses legislator Fraksi NasDem itu dihadiri Lurah Tompo Balang Muh. Darmawansyah, aparat kelurahan, para ketua RW dan RT, serta tokoh masyarakat.
Baca Juga : Supriadi Arif Minta Durasi Pemadaman Dipangkas, Jangan Sampai Empat Jam
Dalam sesi dialog, salah seorang Ketua RT, Anti, mengungkapkan banyak warganya kehilangan hak menerima bantuan sosial akibat perubahan klasifikasi desil.
Menurutnya, meski status desil berubah, kondisi ekonomi sebagian warga belum mengalami perbaikan dan masih layak menjadi penerima bantuan pemerintah.
“Banyak warga kami yang sebelumnya menerima bantuan, tetapi sekarang tidak lagi karena perubahan desil. Padahal kondisi ekonomi mereka masih layak untuk mendapatkan bantuan. Kami berharap pemerintah dapat melakukan peninjauan dan verifikasi ulang terhadap data tersebut,” ujarnya.
Baca Juga : Muhammad Sadar Minta PLN Libatkan Industri Besar Kurangi Beban Listrik Saat Krisis Pasokan
Selain persoalan bantuan sosial, warga juga mengeluhkan keterbatasan armada pengangkut sampah yang menyebabkan sampah di lingkungan permukiman sering menumpuk selama beberapa hari sebelum diangkut.
Perwakilan warga, Saefuddin, berharap DPRD dapat mendorong Pemerintah Kota Makassar menambah fasilitas pengangkutan sampah, termasuk kendaraan roda tiga (viar), agar pelayanan persampahan lebih optimal.
“Kami membutuhkan dukungan armada seperti viar karena saat ini sampah baru diangkut setelah beberapa hari akibat keterbatasan kendaraan. Kondisi ini tentu mengganggu kebersihan lingkungan,” kata Saefuddin.
Baca Juga : DPRD Sulsel Desak PLN Benahi Sistem Kelistrikan, Pemadaman Bergilir Ditargetkan Normal November
Menanggapi aspirasi tersebut, Andre Prasetyo Tanta menegaskan seluruh masukan warga akan menjadi bahan tindak lanjut dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Menurutnya, persoalan bantuan sosial harus didasarkan pada data yang akurat agar benar-benar menyasar masyarakat yang berhak menerima.
“Terkait perubahan desil, tentu perlu ada evaluasi apabila ditemukan warga yang sebenarnya masih layak menerima bantuan. Data harus benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan agar program pemerintah tepat sasaran,” ujar Andre.
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta Konflik Pesantren Darul Istiqamah Tak Ganggu Pendidikan Siswa
Ia juga menyatakan akan menyampaikan aspirasi terkait penambahan armada pengangkut sampah kepada pihak terkait agar pelayanan kebersihan di Kelurahan Tompo Balang dapat ditingkatkan.
“Persoalan sampah juga menjadi perhatian karena menyangkut kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Aspirasi ini akan kami kawal agar bisa menjadi perhatian pemerintah,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar