SULSELSATU.com, TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Alih-alih mengedepankan penindakan, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye memilih pendekatan pembinaan untuk memastikan setiap temuan audit keuangan desa dapat diselesaikan sejak dini.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai tindak lanjut hasil audit sementara belanja modal, belanja barang, dan pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2025.
Penandatanganan SKTJM yang difasilitasi Inspektorat Kabupaten Takalar berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (29/7/2026). Kegiatan ini dihadiri Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, Inspektur Kabupaten Takalar Muhammad Rusli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Sosial, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Takalar.
Inspektur Kabupaten Takalar Muhammad Rusli mengungkapkan, pemeriksaan fisik dan audit keuangan desa yang dilakukan pada April hingga Mei 2025 kini memasuki tahap penyelesaian tindak lanjut. Hasilnya, sekitar 90 persen desa telah menindaklanjuti temuan sementara yang disampaikan tim auditor.
Menurutnya, penandatanganan SKTJM merupakan bagian dari mekanisme pembinaan agar seluruh rekomendasi hasil audit dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Penandatanganan SKTJM ini merupakan arahan langsung Bapak Bupati yang lebih mengedepankan pembinaan daripada penindakan. Harapannya, setiap persoalan dapat diselesaikan lebih awal sehingga tidak berkembang menjadi masalah hukum,” kata Rusli.
Baca Juga : Bupati Takalar dan Kakanwil Kemenkum Sepakat Perkuat Posbankum, Layanan Hukum Kini Menjangkau Hingga Desa
Ia menambahkan, SKTJM menjadi bentuk komitmen pemerintah desa untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan secara bertanggung jawab sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Dalam arahannya, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang harus menjalankan tugas secara profesional, disiplin, serta taat terhadap seluruh regulasi.
“Saya ingin kita bekerja dengan hati. Pikiran, hati, dan tindakan harus berjalan seiring. Ketika tata kelola pemerintahan dijalankan dengan baik, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Bupati Daeng Manye Minta Dukungan Hamka B Kady Perjuangkan Infrastruktur Takalar
Firdaus menjelaskan, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati hingga Kepala Desa merupakan bagian dari satu sistem pemerintahan yang saling terhubung. Karena itu, koordinasi, sinergi, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal.
“Tidak ada yang bekerja sendiri. Semua memiliki peran masing-masing dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan seluruh perangkat pemerintahan agar roda organisasi tetap berjalan efektif.
Baca Juga : Bupati Daeng Manye Warning ASN Takalar: Jangan Hanya Absen
“Kalau satu roda berhenti, maka sistem akan terganggu. Karena itu saya ingin kita tetap berjalan dalam satu barisan, saling mendukung, dan saling menguatkan. One Team, One Command,” katanya.
Bupati turut meminta Inspektorat terus mengoptimalkan fungsi pengawasan secara terbuka sehingga setiap persoalan dapat dideteksi lebih cepat dan diselesaikan melalui pembinaan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
“Jangan sampai pihak luar lebih dahulu menemukan persoalan dibanding pemerintah daerah. Saya ingin semua kondisi disampaikan apa adanya sehingga kita bisa melakukan langkah perbaikan lebih awal. Tujuan kita bukan mencari kesalahan, tetapi memperbaiki tata kelola sekaligus melindungi para kepala desa,” tegasnya.
Baca Juga : Hari Anak Nasional 2026, Pemkab Takalar Perkuat Komitmen Wujudkan Kabupaten Ramah Anak
Selain menyoroti tata kelola pemerintahan desa, Firdaus juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar tengah memperluas peluang kerja sama dengan pemerintah pusat maupun lembaga internasional untuk mempercepat pembangunan daerah.
Salah satu peluang tersebut datang dari meningkatnya perhatian internasional terhadap Kepulauan Tanakeke atas komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, kondisi itu membuka peluang masuknya dukungan investasi pembangunan dari lembaga internasional yang berkedudukan di Prancis.
Ia juga menginstruksikan Dinas PMD agar menyiapkan berbagai proposal strategis sehingga desa-desa di Takalar dapat mengakses lebih banyak program pembangunan dari pemerintah pusat.
“Kemajuan daerah dimulai dari kemajuan desa. Karena itu saya ingin seluruh desa mampu berkembang, berprestasi, dan memanfaatkan setiap peluang yang tersedia,” ujarnya.
Mengakhiri arahannya, Bupati mengajak seluruh kepala desa menjadikan penandatanganan SKTJM sebagai momentum memperkuat integritas, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar