SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menskors rapat paripurna yang membahas persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jumat (14/8/2026).
Sejumlah fraksi meminta DPRD Sulsel dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengkaji kembali kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari 7 persen menjadi 10 persen serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari 7,5 persen menjadi 10 persen.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Sulsel, Mizar Roem, meminta DPRD dan Pemprov Sulsel merumuskan kembali tarif BBNKB sebelum mengesahkan Ranperda.
Baca Juga : Harga Telur Anjlok, DPRD Sulsel Desak Bulog Segera Gelar Operasi Pasar
Mizar menilai kenaikan BBNKB menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, DPRD perlu mengkaji dampaknya secara menyeluruh.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga untuk hari ini Perda ini belum bisa untuk kita paripurnakan,” ujarnya, Jumat (14/8/2026).
Mizar meminta DPRD memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mencari rumusan kebijakan yang paling tepat.
Baca Juga : Gerindra di Banggar Desak Pemprov Sulsel Anggarkan Rp18 Miliar untuk Stadion Sudiang
“Mengingat waktu yang masih ada, dan untuk lebih dalam lagi kita bahas, sehingga dapat melihat kondisi-kondisi terbaik pada saat keputusan nanti,” lanjutnya.
Selain BBNKB, Mizar meminta DPRD memperdalam pembahasan PBBKB yang juga masuk dalam perubahan Perda.
“Kami dari Fraksi NasDem menyampaikan bahwa persoalan pajak retribusi kami setuju, tapi pajak untuk kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar perlu dibahas lebih mendalam,” ujar Mizar Roem.
Baca Juga : Banggar DPRD Sulsel Dorong Rp18 Miliar untuk Tuntaskan Lahan Stadion Sudiang
Politisi PKS DPRD Sulsel, Yeni Rahman, turut meminta DPRD dan Pemprov Sulsel mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebelum menetapkan perubahan tarif.
Ia menyoroti dampak kenaikan BBNKB terhadap masyarakat yang hendak membeli kendaraan.
“Kami hampir sama pendapat dengan teman-teman dari lain, bahwa tarif bea balik nama itu bisa ditinjau kembali kenaikannya,” cetusnya.
Baca Juga : PLN dan DPRD Sulsel Perkuat Sinergi Bahas Keandalan Listrik dan Infrastruktur
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, Anwar Purnomo dari Fraksi PKB, mendorong agar pembahasan tetap dilanjutkan sesuai mekanisme yang telah berjalan.
Anwar meminta seluruh pihak menghargai kerja Pansus yang telah membahas Ranperda secara berjenjang. Ia menegaskan Pansus telah mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat maupun anggota DPRD Sulsel.
“Saya meminta dengan sungguh-sungguh dihargai nama Pansus, anggota Pansus, dan mohon diakui kerja-kerja Pansus kami setiap hari,” tegas Anwar.
Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Inventarisasi Aset Pemprov, Soroti Lahan Belum Bersertifikat
Menurut Anwar, Pansus telah bekerja secara konsisten dan tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang selama pembahasan.
“Mempertimbangkan seluruh masukan dari masyarakat. Ini tidak berdampak langsung, tetapi ini adalah upaya kami untuk kebaikan masyarakat,” katanya.
Anwar juga menegaskan bahwa pembahasan Ranperda merupakan bagian dari amanat Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak menghormati tahapan pembahasan serta hasil rapat pimpinan (rapim) yang telah disepakati.
“Kami konsisten pada prinsip, kami mengikuti hasil rapim kemarin. Tolong konsisten,” ujarnya.
Setelah mendengarkan pandangan sejumlah fraksi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi memutuskan untuk menskors rapat paripurna.
Ia memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menggelar rapat internal dan menentukan sikap terhadap Ranperda tersebut.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar