SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kelangkaan solar yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Makassar mendapat perhatian DPRD Makassar.
Pemerintah didorong mempercepat optimalisasi program biodiesel B50 sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap solar konvensional.
Anggota DPRD Makassar, Tri Sulkarnain, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel melalui komoditas dalam negeri.
Baca Juga : DPRD Makassar Warning RSIA Paramount: Tak Beres 7 Hari, Bisa Berujung Penutupan
Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, pemanfaatan hasil bumi sebagai bahan baku B50 dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan energi, khususnya ketika pasokan solar mengalami persoalan.
“Kalau bisa memaksimalkan B50 dengan hasil-hasil bumi yang ada di Indonesia yang digunakan untuk membuat B50, saya pikir sangat bisa untuk mengatasi kelangkaan solar,” kata Tri, Jumat (28/8/2026).
B50 merupakan bahan bakar biodiesel yang mencampurkan 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar konvensional.
Baca Juga : DPRD Makassar Siapkan Perda HIV/AIDS, Fokus Perkuat Pencegahan dan Tekan Stigma
Tri berharap program tersebut tidak berhenti pada kebijakan pemerintah, tetapi segera diperkuat dari sisi produksi maupun distribusinya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Ia menilai B50 bisa menjadi alternatif energi bagi kelompok masyarakat yang terdampak apabila terjadi perubahan kebijakan terkait subsidi solar.
“Karena itu kan menjadi salah satu pengganti solar. Mudah-mudahan bisa memberikan energi baru buat teman-teman yang sudah tidak mendapatkan subsidi,” ujarnya.
Baca Juga : Fraksi MULIA DPRD Makassar Dorong Aset Mangkrak Diubah Jadi Sumber PAD
Dorongan tersebut disampaikan Tri di tengah munculnya pembahasan mengenai kemungkinan pengurangan maupun penghentian subsidi terhadap jenis solar tertentu.
Menurut dia, setiap kebijakan pemerintah tentu telah melalui pertimbangan dan kajian. Namun, pemerintah juga perlu memastikan tersedia alternatif energi yang dapat digunakan masyarakat ketika kebijakan subsidi berubah.
“Kalau memang itu langkah dari pemerintah untuk tidak memberikan subsidi terhadap diesel 9 minus 10, itu pasti melalui kajian dari pemerintah. Tapi kami sangat berharap program-program pemerintah seperti B50 yang dicanangkan tersebut bisa segera dimaksimalkan,” jelasnya.
Baca Juga : DPRD Makassar Dorong Perda Jamsostek, 45,7 Persen Pekerja Masih Belum Terlindungi
Selain persoalan ketersediaan energi, Tri menyoroti dampak kelangkaan solar terhadap aktivitas lalu lintas di Makassar.
Ia mengatakan antrean kendaraan di SPBU yang menyediakan solar terjadi di sejumlah lokasi. Panjangnya antrean bahkan membuat kendaraan mengular hingga ke bahu jalan.
“Kemarin kita hampir semua SPBU yang menjual solar itu memiliki antrean yang cukup panjang. Makanya saya bilang tadi mengakibatkan kemacetan karena hampir semua antrean tersebut berada di bahu jalan,” ungkapnya.
Baca Juga : DPRD Makassar Minta Kinerja Lurah yang Tak Maksimal Dievaluasi
Kondisi tersebut, lanjut Tri, tidak hanya menyulitkan pengguna kendaraan yang membutuhkan solar, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar SPBU.
Untuk persoalan penataan antrean dan dampaknya terhadap kemacetan, Tri mengatakan kewenangan teknis berada di tangan Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perhubungan.
Meski demikian, DPRD Makassar akan tetap memberikan masukan kepada pemerintah kota agar persoalan antrean solar tidak berkembang menjadi gangguan lalu lintas yang lebih luas.
Tri berharap pemerintah dapat mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan pasokan solar sekaligus mempercepat implementasi energi alternatif, termasuk B50, agar kebutuhan energi masyarakat dan sektor usaha tetap terjaga.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar