SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Sulsel Supriadi Arif meminta PLN menyampaikan data secara terbuka mengenai dampak pemadaman listrik yang terjadi di Sulsel.
Supriadi menyoroti pernyataan sebelumnya yang menyebut pemadaman listrik akan berakhir pada 4-5 September 2026. Namun, pemadaman masih terjadi setelah batas waktu tersebut.
Menurutnya, perbedaan antara pernyataan dan kondisi di lapangan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
Baca Juga : Muhammad Sadar Minta PLN Libatkan Industri Besar Kurangi Beban Listrik Saat Krisis Pasokan
“Pada tanggal 4 sampai tanggal 5 disebut sebagai batas akhir pemadaman listrik di Sulawesi Selatan. Masyarakat menunggu itu, termasuk kami. Ternyata tepat tanggal 5 masih terjadi pemadaman,” kata Supriadi.
Ia meminta PLN dan seluruh pihak yang terlibat menyamakan data serta informasi sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik.
“Setelah kita melakukan identifikasi seluruh permasalahan dan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, statement yang disampaikan ke publik harus kita sepakati bersama. Supaya tidak ada lagi asumsi yang membingungkan masyarakat Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Baca Juga : DPRD Sulsel Desak PLN Benahi Sistem Kelistrikan, Pemadaman Bergilir Ditargetkan Normal November
Supriadi juga meminta PLN membeberkan jumlah pelanggan yang terdampak pemadaman, jumlah titik yang mengalami pemadaman serta frekuensi pemadaman dalam sepekan.
Ia menyebut informasi mengenai ratusan titik yang mengalami pemadaman harus diikuti data mengenai jumlah pelanggan yang benar-benar terdampak.
“Berapa banyak pelanggan yang mengalami dampak pemadaman ini? Saya butuh data secara riil sehingga bisa menyampaikan kepada konstituen kami,” katanya.
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta Konflik Pesantren Darul Istiqamah Tak Ganggu Pendidikan Siswa
Selain itu, ia meminta PLN mengevaluasi durasi pemadaman. Jika pemadaman rata-rata berlangsung hingga empat jam, ia berharap durasinya dapat dipangkas agar tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kalau rata-rata pemadaman kurang lebih empat jam, kira-kira bisa tidak jangan sampai empat jam? Satu jam misalnya. Kita atur ritmenya sehingga tidak terlalu meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Supriadi juga meminta PLN menghitung dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir.
Baca Juga : DPRD Sulsel Temui Pertamina Bahas Kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg
Menurutnya, pemadaman tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi memengaruhi kegiatan usaha dan produktivitas masyarakat.
Ia meminta PLN menyiapkan langkah mitigasi bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat gangguan pasokan listrik.
“Kira-kira PLN bisa menghitung tidak dampak kerugian secara ekonomi yang dialami masyarakat akibat pemadaman ini?” katanya.
Baca Juga : BBM dan LPG 3 Kg Langka di Sulsel, Ketua DPRD Desak Pertamina Bergerak
Ia juga mempertanyakan langkah yang akan ditempuh PLN untuk merespons kerugian ekonomi pelanggan.
“Langkah-langkah mitigasi PLN menghadapi masyarakat atau pelanggan yang mengalami kerugian secara ekonomi, kira-kira apa yang akan dilakukan pihak PLN?” ujarnya.
Di luar persoalan pemadaman, Supriadi turut membawa aspirasi petani terkait program Listrik Masuk Sawah (LISA).
Ia mengatakan usulan tersebut berulang kali disampaikan masyarakat ketika anggota DPRD turun ke daerah.
Menurutnya, penggunaan listrik untuk mendukung aktivitas pertanian berpotensi mengurangi ketergantungan petani terhadap BBM maupun LPG.
“Hampir semua titik yang kami masuki di daerah, kami selalu mendapatkan usulan program Listrik Masuk Sawah,” katanya.
Ia berharap PLN merespons aspirasi tersebut dengan menghadirkan terobosan agar kebutuhan energi di sektor pertanian dapat dipenuhi melalui listrik.
“Sehingga masyarakat petani tidak menggunakan gas LPG, tidak lagi menggunakan BBM, tetapi sudah menggunakan tenaga listrik,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar