SULSELSATU.com, MAKASSAR – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026.
Kegiatan yang digelar di Makassar pada Jumat (23/10/2026) mengusung tema “Tallukarsa Pangan Sulampua” sebagai strategi memperkuat produksi, konektivitas distribusi, dan tata kelola pangan di tengah risiko perubahan iklim serta tantangan distribusi antarpulau.
GPIPS Sulampua 2026 merupakan penyelenggaraan keempat dalam rangkaian GPIPS nasional setelah Sumatera, Jawa, dan Bali–Nusa Tenggara.
Baca Juga : 22 UMKM REWAKO Binaan BI Sulsel Jajaki Peluang Ekspor di Trade Expo Indonesia 2026
Program ini diarahkan untuk menjaga inflasi kelompok pangan bergejolak dalam kisaran 3–5 persen sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, serta kepala daerah se-Sulampua.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengatakan, pemerintah daerah bersama BI dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua akan terus memperkuat kolaborasi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
Baca Juga : BI Sulsel Bawa 11 UMKM Binaan Perluas Pasar di ISEF 2026
“Melalui GPIPS Sulampua 2026, kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, seperti perluasan kerja sama antardaerah, penguatan neraca pangan, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik dan pembiayaan perbankan,” ujarnya.
Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono menjelaskan, strategi Tallukarsa Pangan Sulampua dibangun melalui tiga pilar utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Karsa Daya berfokus pada penguatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana-prasarana produktif serta pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.
Baca Juga : Ekspedisi Rupiah Berdaulat Sasar Lima Pulau Sulsel, Bawa Rp25 Miliar Uang Tunai
Karsa Sambung diarahkan untuk memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pemenuhan komoditas pangan strategis dan meningkatkan konektivitas distribusi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pelepasan armada Mini Distribution Centre (MDC) TPID Kota Makassar.
Sementara itu, Karsa Tata menitikberatkan penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan.
Implementasinya mencakup penjajakan kerja sama kelompok tani dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pembeli hasil produksi (offtaker), Sekolah Lapang Iklim bersama BMKG, serta pengembangan Neraca Pangan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Baca Juga : Perkuat Ekonomi Syariah, BI Sulsel Hadirkan Tiga Agenda Utama di BEKS 2026
Dalam kesempatan yang sama, Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyoroti pentingnya memastikan investasi dapat menjangkau petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan di wilayah Sulampua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, komitmen pemerintah memperkuat swasembada pangan melalui perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen tanpa tambahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta penambahan alokasi pupuk bersubsidi.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani.
Baca Juga : BI Sulsel Hadirkan Layanan Rupiah di Pulau Kapoposang Pangkep
Thomas mengatakan, pengembangan usaha peternakan dengan sistem *closed house* untuk ayam petelur dan pedaging menjadi salah satu contoh praktik yang dapat dikembangkan di wilayah Sulampua.
Model tersebut mendorong modernisasi peternakan melalui kolaborasi pemerintah daerah, kelompok ternak, dan perusahaan mitra, sekaligus memperkuat kepastian produksi dan pemasaran.
“Success story tersebut menjadi fondasi penting bagi Sulampua untuk memperluas sinergi, mereplikasi praktik yang sudah sukses di daerah lain, dan memastikan pengendalian inflasi memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” demikian disampaikan Thomas.
GPIPS Sulampua 2026 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sulampua yang dipimpin Ferry Irawan.
Rapat tersebut merumuskan lima komitmen bersama yang dikemas dalam Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua, meliputi:
1. Memperkuat produksi pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim serta modernisasi sektor pertanian dan perikanan.
2. Mengembangkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk pangan.
3. Memperluas akses pembiayaan bagi petani dan nelayan.
4. Memperkuat kualitas data stok dan pelaksanaan operasi pasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) berbasis sistem peringatan dini (early warning system/EWS) dan neraca pangan.
5. Memperkuat konektivitas antarpulau untuk mengintegrasikan ekosistem pangan.
Ke depan, BI bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis akan memperkuat tindak lanjut dari berbagai komitmen tersebut.
Sinergi dari hulu hingga hilir diharapkan menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi disparitas harga, dan memperkuat ketahanan pangan Sulampua.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar