SULSELSATU.com, MAKASSAR – Karang Taruna Sulawesi Selatan menggelar diskusi Refleksi Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan tema “Lumbung Pangan dan Poros Maritim” di Hometown Kopizone, Makassar, Selasa (28/10/2026).
Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi dua program yang mengemuka dalam diskusi yang dihadiri 50 peserta dari kalangan mahasiswa yang tersebar di beberapa kampus di Makassar.
Ketua Karang Taruna Sulawesi Selatan Harmansyah mengatakan, kedua program tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
Menurutnya, Sulawesi Selatan sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Karena itu, kebijakan pemerintah di sektor pertanian perlu didukung dengan ketersediaan lahan, distribusi pangan, serta sistem perdagangan yang mampu menjaga stabilitas harga.
Salah satu program yang disorot adalah pencetakan sawah baru yang dilakukan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Ia menilai, penyiapan lahan menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi dan ketersediaan pangan.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak semata-mata dibentuk untuk bersaing dengan jaringan ritel modern, seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret.
Menurutnya, koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat desa, termasuk membantu petani memasarkan hasil produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak maupun rentenir.
“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat pedesaan dan menjadi titik hilirisasi program pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rencana pemanfaatan gudang koperasi untuk menampung dan memperdagangkan komoditas pangan dari wilayah setempat, seperti beras dan kakao.
Dengan mekanisme tersebut, koperasi diharapkan dapat mendukung stabilitas harga sekaligus memperpendek rantai distribusi hasil pertanian.
Pada sektor maritim, ia menyinggung pembangunan pelabuhan dan dermaga serta program Kampung Nelayan Merah Putih yang disebut mulai dikembangkan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Menurutnya, program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan fasilitas pendukung, seperti tempat penyimpanan dingin atau cold storage, serta sarana penangkapan ikan.
Ia menilai penguatan sektor pertanian dan kelautan perlu berjalan beriringan karena keduanya berkaitan langsung dengan ketersediaan pangan dan penghidupan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyebut program koperasi, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Makan Bergizi Gratis yang didukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi membuka lapangan kerja baru.
Meski demikian, ia mengajak mahasiswa untuk tetap menyampaikan aspirasi dan kritik yang konstruktif terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, masukan masyarakat diperlukan untuk memperbaiki berbagai kebijakan agar pelaksanaannya semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Diskusi refleksi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk bertukar pandangan mengenai arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam penguatan lumbung pangan dan pembangunan poros maritim di Sulawesi Selatan.
Sementara Akademisi Universitas Cokroaminoto Makassar sekaligus pemerhati media, Ibnu Munsir, menekankan pentingnya peran media dan mahasiswa dalam mengawal pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan publik, termasuk memberikan edukasi mengenai program nasional.
Ia mengatakan, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi tantangan tersendiri bagi media, terutama dalam menghadapi penyebaran berita bohong atau hoaks dan informasi yang simpang siur.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika membahas program pemerintah di sektor ketahanan pangan, pertanian, perikanan, dan kemaritiman.
“Media ini memiliki peran strategis yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Media menjadi jembatan di tengah arus perkembangan teknologi yang serba AI,” ujarnya.
Ibnu menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik seharusnya didasarkan pada data yang kuat dan disertai solusi untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Menurutnya, program pemerintah perlu dinilai secara objektif dengan melihat manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih perlu dibenahi.
Dalam konteks penguatan lumbung pangan, ia menyoroti upaya peningkatan produksi beras dan program pencetakan sawah. Sementara di sektor maritim, ia menilai program Kampung Nelayan Merah Putih berpotensi mendukung peningkatan perekonomian masyarakat pesisir.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program tidak dapat dinilai hanya dalam waktu singkat. Evaluasi dan masukan yang konstruktif tetap diperlukan agar kebijakan pemerintah semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ibnu juga mencontohkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program yang menurutnya layak mendapat apresiasi karena memberikan akses pendidikan serta dukungan kebutuhan hidup bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia menekankan, apresiasi terhadap program yang dinilai memberikan manfaat tidak berarti mengabaikan kekurangan maupun tantangan dalam pelaksanaannya.
“Kalau program itu dijalankan dengan bagus, dengan baik, apa salahnya kita memberi apresiasi? Kalau ada perbaikan, kita memberi masukan dan solusi yang berimbang serta berbasis data,” katanya.
Melalui diskusi tersebut, Ibnu berharap mahasiswa dan media dapat mengambil peran dalam memberikan informasi yang edukatif, mengawal kebijakan publik, serta mendorong perbaikan program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.
Di akhir diskusi puluhan pemuda Makassar mendeklarasikan untuk Menjaga Persatuan, Melawan Disinformasi, Fitnah dan Kebencian.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar