SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih menunggu kepastian regulasi terkait wacana pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa melalui tes.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, menyambut positif rencana kebijakan tersebut. Namun, menurutnya, hingga saat ini belum ada aturan tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan itu.
“Kita menyambut baik kebijakan itu. Tetapi dari sisi administrasi dan aturan, belum ada keputusan, baik berupa peraturan menteri maupun regulasi lainnya,” kata Andi Anwar, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga : Enam Daerah di Luwu Raya dan Toraja Masuk Rencana Multiyears Rp2,1 Triliun
Ia mengatakan, Pemprov Sulsel masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk mengetahui mekanisme pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Wacana tersebut juga disebut tidak hanya menyasar tenaga guru, tetapi mencakup tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Karena itu, Andi Anwar menilai kebijakan tersebut menjadi kabar baik bagi para pegawai yang selama ini berstatus PPPK paruh waktu.
Di sisi lain, ia mengungkapkan adanya informasi mengenai alokasi anggaran sekitar Rp23 triliun dari pemerintah pusat untuk membantu pembayaran gaji PPPK di daerah.
Baca Juga : DPRD Ungkap Rencana Anggaran Rp400 Miliar untuk Jembatan di Sulsel
Namun, hingga kini pemerintah daerah belum menerima petunjuk teknis mengenai mekanisme penyalurannya.
“Dari Rp23 triliun itu, penyampaiannya untuk seluruh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Masing-masing daerah diminta mengusulkan kebutuhan pembayaran gaji karena jumlah PPPK setiap daerah berbeda,” jelasnya.
Andi Anwar menyebut, DPRD Sulsel telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel.
Baca Juga : Soroti Ketimpangan Anggaran Multiyears Jalan, Rusli Sunali Minta Luwu Raya Jangan Dianaktirikan
Politisi PKB itu meminta pendataan seluruh PPPK segera dilakukan agar pemerintah provinsi dapat mengajukan kebutuhan anggaran sesuai jumlah pegawai.
Menurutnya, ketepatan data menjadi hal penting karena perhitungan bantuan dari pusat nantinya akan disesuaikan dengan jumlah PPPK di masing-masing daerah.
Berdasarkan perkiraan Andi Anwar, jumlah PPPK di lingkungan Pemprov Sulsel saat ini mencapai sekitar 15.000 orang. Sementara total aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, berada di kisaran 39.000 orang.
Baca Juga : 63 Rumah Dinas DBMBK Sulsel Banyak Rusak, Kadir Halid Soroti Aset Terbengkalai Termasuk Mess di Malino
Meski ada wacana pengalihan pembiayaan gaji ke pemerintah pusat, Pemprov Sulsel tetap menyiapkan anggaran gaji PPPK melalui APBD.
Anggaran tersebut nantinya akan disesuaikan apabila regulasi dan mekanisme bantuan dari pusat telah ditetapkan.
“Pemprov sudah menyiapkan gaji PPPK melalui APBD. Ketika nanti ada aturan terbaru, tentunya akan disesuaikan,” ujarnya.
Baca Juga : DPRD Sulsel Pertanyakan Temuan Pokir KPK, Bappelitbangda Diminta Buka Data
Ia berharap rencana dukungan anggaran dari pemerintah pusat segera ditindaklanjuti dengan regulasi yang jelas. Jika bantuan tersebut terealisasi, dana alokasi umum untuk pembayaran gaji PPPK dinilai dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News







Komentar