SULSELSATU.com, JAKARTA – Koalisi Indonesia dan Adil Makmur pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 resmi dibubarkan.
Koalisi ini sebelumnya didukung oleh Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Empat partai itu mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur telah selesai.
Baca Juga : Gerindra Tak Tertarik Gabung Koalisi Pemerintah
“Prabowo dalam rapat bersama pimpinan partai koalisi menyatakan koalisi Indonesia Adil Makmur telah selesai, dan BPN Prabowo-Sandi telah selesai,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Media Center Prabowo-Sandi di Jakarta seperti dilansir CNNIndonesia, Jumat (28/6/2019).
Pembubaran koalisi diumumkan hanya sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak semua gugatan Prabowo-Sandi dalam sengketa hasil Pilpres 2019, 27 Juni lalu.
Muzani mengatakan, dengan berakhir koalisi setiap partai kini berhak menentukan arah politik masing-masing. Prabowo disebut Muzani juga menyampaikan permohonan maaf kepada parpol koalisi dan pendukung Prabowo-Sandi.
Baca Juga : Mahfud MD Sebut Tolak Jokowi sebagai Presiden Pelanggaran Hukum
“Prabowo mengaku bertanggung jawab sehingga menyampaikan permohonan maaf pada semua elemen masyarakat dan pendukung di tiap kampanye serta itu menjadi modal yang kuat,” ujarnya.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan koalisi Indonesia Adil dan Makmur sebenarnya masih berhasrat untuk terus bersama meski Pilpres 2019 sudah selesai.
“Prinsipnya masih tetap kita ingin dalam kebersamaan,” ucap Sohibul di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta.
Baca Juga : Ketua Gerindra Makassar Hormati Putusan MK
Sohibul mengamini bahwa koalisi Indonesia Adil Makmur dibentuk dalam rangka mengikuti Pilpres 2019.
Ketika Pilpres 2019 selesai, lanjut Sohibul, maka setiap partai akan menentukan jalannya masing-masing. Meski begitu, Sohibul menganggap seluruh parpol koalisi pengusung Prabowo-Sandi masih memiliki semangat untuk bekerja sama.
“Tentu dalam bentuk yang lain, gitu, kalau sekarang formal namanya koalisi mungkin nanti namanya kaukus apa, gitu, ya,” kata Sohibul.
Baca Juga : Kuasa Hukum KPU Yakin MK Bulat Tolak Gugatan Prabowo-Sandi
Mengenai arah politik PKS usai gelaran Pilpres 2019, Sohibul belum mau bicara banyak. Dia mengatakan sikap PKS selanjutnya bakal ditentukan oleh Majelis Syuro.
Sohibul mengaku tidak bisa menentukan sendiri sikap PKS selanjutnya, termasuk potensi kehilangan satu kursi pimpinan MPR jika partai memilih jadi oposisi.
Saat ini, PKS diwakili oleh Hidayat Nur Wahid yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR. Sohibul berkata soal koalisi dan pimpinan MPR itu dibahas terlebih dahulu dengan 66 anggota Majelis Syuro.
Baca Juga : Tim Hukum BPN Yakin MK Batalkan Hasil Pilpres
“Tergantung Majelis Syuro. jadi kita sekarang masih belum. Jangan terburu buru nanti pelantikannya 20 Oktober kok. Tenang saja,”‘ucap Sohibul.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan telah menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Adil dan Makmur berakhir seiring keputusan Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan Prabowo-Sandiaga dalam sengketa hasil Pilpres 2019, 27 Juni lalu.
“Kemarin, setelah diketuk oleh MK tidak ada lagi calon presiden itu. Yang ada adalah presiden terpilih. Ada calon presiden yang tidak terpilih. Maka koalisi untuk paslon presiden itu telah berakhir,” ucap Hinca di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara , Jakarta, Jumat (28/6).
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar