SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pasca Pemilu serentak 2019, beredar informasi bila stok blangko KTP elektronik (E-KTP) yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar mengalami kekurangan yang signifikan.
Kepala Dinas Disdukcapil Kota Makassar, Aryati Puspasari Abady tidak menampik hal tersebut. Dia mengaku, pihaknya telah meminta penjelasan dari pihak Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait hal ini.
“Kenapa pada saat pemilu banyak sekarang kurang, penjelasannya adalah, pada saat mereka menganggarkan pencetakan blangko E-KTP, mereka tidak memperhitungkan 5 hal,” ungkapnya, Sabtu (29/6/2019).
Baca Juga : Puluhan Tahun PSU Belum Diserahkan, Pemkot Makassar Ultimatum Pihak PT GMTD
Puspa, sapaanya, menyebutkan kelima hal tersebut adalah pemerintah pusat tidak memperhitungkan blangko KTP yang hilang, blangko rusak, blangko perubahan data, blangko masyarakat yang hendak mengubah domisili dan isi dari elemen datanya.
“Itu tidak diperhitungkan pemerintah pusat. Yang mereka hitung di dalam anggarannya untuk dicetak betul-betul pemiliki KTP baru. Dia lupa bahwa ada lima hal ini permintaan dari masyarakat,” jelasnya.
Puspa menyebutkan lagi bahwa dari hasil akumulasi pelayanan, Disdukcapil saat ini mampu melayani kurang lebih 500 antrian di mana sebanyak 50-55 persen antrian melakukan penggantian E-KTP rusak dan sebagainya sementara sisanya melakukan perekaman.
Baca Juga : Jembatan Kembar Barombong Disiapkan, Pemkot Makassar Rampungkan Urusan Lahan
Yang paling terasa, sambung Puspa, adalah waktu menjelang pemilu di mana pihaknya tidak lagi menghitung antrian bahkan melayani hingga tidak ada hari libur. Hal itu dikarenakan membludaknya warga yang hendak melakukan perekaman E-KTP.
“Kami tetap melayani dan setiap hari kami layani di atas 800. Bahkan dua hari terakhir menjelang pemilu, kami sampai jam 10 malam melayani masyarakat. Jumlah KTP yang keluar lebih 2000 satu hari. Itu di Disdukcapil belum yang ada di PTSP. Kalau saya tidak salah sekitar 600-an,” jelasnya.
“Jadi, memang kelihatan antusias masyarakat untuk ikut memiliki E-KTP itu luar biasa. Kalau saat ini sudah mulai normal, mungkin karena masyarakat sudah dilayani pada saat menjelang pemilu,” tandasnya.
Baca Juga : Komitmen Taat Bayar Pajak, Claro Makassar Raih Penghargaan Tax Award 2025
Penulis : Asrhawi Muin
Editor: Azis Kuba
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar