SULSELSATU.com, MAKASSAR – Mantan Kepala Dinas Marga dan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel, Jumras yang diancam akan dipidanakan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ditanggapi santai.
Jumras diancam akan dilaporkan ke pihak berwajib menyusul penjelasannya dalam sidang Hak Angket DPRD Sulsel.
“Silahkan beliau punya hak, biar di Pengadilan semuanya makin jelas dan hakim menvonis apakah keterangan saya di forum Hak Angket DPRD Sulsel itu, benar atau bohong,” tutur Jumras seraya menegaskan dirinya tidak akan meminta maaf.
Baca Juga : Hak Angket DPRD Gowa Resmi Bergulir, Ini Sejumlah Isu yang Disorot
Jumras menegaskan dirinya menolak meminta maaf kepada Nurdin Abdullah, dengan alasan: yang melalukan fitnah dan tuduhan kepada Gubernur Nurdin Abdullah adalah Anggu dan Sumardi yang tak lain adalah kakak dari Wakil Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman yang kini menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemprov Sulsel.
Menurutnya, Anggu lah yang melontarkan pernyataan soal bantuan Rp 10 miliar untuk biaya kampanye Nurdin Abdullah saat Pilkada Gubernur Sulsel 2018 lalu.
“Dan omongan Anggu itu kemudian dibenarkan oleh Sumardi, sehingga Sumardi meminta saya memberikan proyek jalan itu ke Anggu,” bebernya.
Baca Juga : Golkar Pastikan Hak Angket DPRD Sulsel Tetap Berjalan, Hanya Tertunda Karena Pembahasan Anggaran
Jumras juga dengan tegas siap meladeni Nurdin Abdullah di meja hijau bila ingin mempersoalkan pernyataan itu ke kepolisian.
“Pak Gubernur bersabar saja, karena vonis hakim nantinya akan menentukan siapa yang akan meminta dan memberi maaf,” kata Jumras dengan nada santai.
Meski demikian, Jumras berpendapat justru Nurdin Abdullah yang seharusnya meminta maaf ke dirinya, karena telah menuduh dan menfitnahnya terima suap dari kontraktor, sehingga menolak memberikan 3 proyek jalan ke Anggu yang sebelumnya meminta atas nama Gubernur Nurdin Abdullah.
Baca Juga : Respon Soal Hak Angket CPI DPRD Sulsel, Taufan Pawe: Golkar Siap Terlibat
“Pokoknya, saya siap dan saya menunggu panggilan pengadilan atau Polisi. Saya siap hadapi Pak Gubernur di Pengadilan,” kata Jumras.
Sementara Ketua Panitia Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid, mengatakan semua narasumber yang dipanggil bersaksi di forum sidang Hak Angket Dilindungi Undang-undang
“Jadi gak bisa seenaknya Pak Gubernur memenjarakan nara sumber Hak Angket,” kata Kadir.
Baca Juga : Usulan Hak Angket DPRD Sulsel Masuk Tahap Krusial, Paripurna Dijadwalkan Usai Reses
Sebelumnya Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengancam bakal memenjarakan eks Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras.
Nurdin geram dengan ucapan Jumras soal dugaan bagi-bagi proyek di lingkup internal hingga mahar miliaran rupiah pada Pilgub 2018.
“Ngga ada sama sekali bohong itu, bohong besar dan saya akan penjarakan dia kalau dia tidak hentikan itu,” kata NA saat ditemui wartawan di Syukuran HUT Bhayangkara di Lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Rabu (10/7/2019).
Baca Juga : Hak Angket Reklamasi CPI Bergulir, DPRD Sulsel Akan Telusuri Proyek Bernilai Triliunan
Dia pun mengeluarkan ultimatum 1 x 24 jam kepada Jumras untuk segera meminta maaf.
Penulis : Jahir Majid
Editor: Azis Kuba
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar