Logo Sulselsatu

Kemenag Tegaskan Traveloka dan Tokopedia Tak Bisa Bisnis Umrah

Asrul
Asrul

Senin, 22 Juli 2019 10:55

Ilustrasi. (INT)
Ilustrasi. (INT)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Arfi Hatim menegaskan Traveloka dan Tokopedia tak bisa menjadi penyelenggara umrah. Penyelenggaraan umrah harus dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji.

Arfi menjelaskan pengembangan umrah digital nantinya bersifat optional atau pilihan.

Masyarakat yang ingin umrah bisa memilih dua cara. Pertama, mendaftar di PPIU secara langsung sebagaimana yang berjalan selama ini. Kedua, memilih paket PPIU yang ada di market place dengan keberangkatan tetap oleh PPIU.

Baca Juga : Proaktif Dalam Pelayanan Haji, BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

“Umrah digital dikembangkan dengan semangat meningkatkan standar manajemen sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Karenanya, PPIU juga dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi,” kata Arfi, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Senin (22/7/2019).

Pertemuan dengan unicorn ini merupakan upaya Kemenag mendalami perkembangan teknologi dan informasi terkait penyelenggaraan ibadah umrah.

Arfi menuturkan Kemenag ingin menyamakan persepsi terkait inisiatif Kominfo mengembangkan umrah digital. Semua pihak terkait pun diminta mematuhi regulasi, dalam hal ini UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji.

Baca Juga : Ketua DPRD Luwu Timur Kunjungan Kerja ke Kemenag dan Kemenaker RI Bahas Hak Penyandang Disabilitas

Dalam pertemuan itu, disebut Arfi ada kesepahaman bahwa pengembangan umrah digital harus berangkat dari prinsip penyelenggaraan umrah dilakukan oleh PPIU. Komitmen ini juga berlaku untuk unicorn lain, bukan hanya Traveloka dan Tokopedia.

Arfi menambahkan bahwa rapat juga menyepakati pembentukan gugus tugas terkait pengembangan umrah digital. Kemenag dan Kominfo disebutnya akan terus koordinasi untuk mensinergikan kebijakan.

Sesuai ranahnya, Arfi menyatakan Kominfo berwenang mengatur unicorn sedangkan Kemenag mengatur penyelenggaraan umrah.

Baca Juga : Sambut Hari Diabetes Sedunia, Tokopedia dan Ahli Gizi Ungkap Cara Mencegah Risiko Diabetes

Ia mengingatkan di era digital, rentan terjadi perubahan model bisnis, proses bisnis, hingga ekosistem di sektor manapun, termasuk umrah.

“Kita akan sinkronkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjamin umat Islam dapat beribadah dengan baik. Kami juga akan mendengar masukan dari pihak lain supaya dapat mengambil kebijakan yang tepat,” ujar Arfi.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Bisnis09 September 2026 22:49
Penjualan Kendaraan Hybrid Kalla Toyota Naik 137 Persen
Kalla Toyota mencatatkan pertumbuhan penjualan positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Salah satu penopang utamanya adalah penjualan kendaraan ...
News09 September 2026 20:15
KKPR Tiga Proyek Terbit, PLN UIP Sulawesi Lanjutkan Pembebasan Lahan
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mencatat kemajuan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan setelah Kesesuaian Kegiatan...
Video09 September 2026 19:53
VIDEO: Sengketa Lahan 33 Hektare di Makassar Kembali Memanas
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sengketa lahan seluas 33 hektare di kawasan Jalan Ujung Bori, Manggala, Makassar, Rabu (9/9/2026). Dua kelompok warga ter...
Metropolitan09 September 2026 18:16
Warga Antre Berjam-jam di SPBU, Polda Sulsel Selidiki Dugaan Mafia BBM
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga membuat warga harus menun...