Logo Sulselsatu

Kemenag Tegaskan Traveloka dan Tokopedia Tak Bisa Bisnis Umrah

Asrul
Asrul

Senin, 22 Juli 2019 10:55

Ilustrasi. (INT)
Ilustrasi. (INT)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Arfi Hatim menegaskan Traveloka dan Tokopedia tak bisa menjadi penyelenggara umrah. Penyelenggaraan umrah harus dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji.

Arfi menjelaskan pengembangan umrah digital nantinya bersifat optional atau pilihan.

Masyarakat yang ingin umrah bisa memilih dua cara. Pertama, mendaftar di PPIU secara langsung sebagaimana yang berjalan selama ini. Kedua, memilih paket PPIU yang ada di market place dengan keberangkatan tetap oleh PPIU.

Baca Juga : Proaktif Dalam Pelayanan Haji, BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

“Umrah digital dikembangkan dengan semangat meningkatkan standar manajemen sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Karenanya, PPIU juga dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi,” kata Arfi, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Senin (22/7/2019).

Pertemuan dengan unicorn ini merupakan upaya Kemenag mendalami perkembangan teknologi dan informasi terkait penyelenggaraan ibadah umrah.

Arfi menuturkan Kemenag ingin menyamakan persepsi terkait inisiatif Kominfo mengembangkan umrah digital. Semua pihak terkait pun diminta mematuhi regulasi, dalam hal ini UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji.

Baca Juga : Ketua DPRD Luwu Timur Kunjungan Kerja ke Kemenag dan Kemenaker RI Bahas Hak Penyandang Disabilitas

Dalam pertemuan itu, disebut Arfi ada kesepahaman bahwa pengembangan umrah digital harus berangkat dari prinsip penyelenggaraan umrah dilakukan oleh PPIU. Komitmen ini juga berlaku untuk unicorn lain, bukan hanya Traveloka dan Tokopedia.

Arfi menambahkan bahwa rapat juga menyepakati pembentukan gugus tugas terkait pengembangan umrah digital. Kemenag dan Kominfo disebutnya akan terus koordinasi untuk mensinergikan kebijakan.

Sesuai ranahnya, Arfi menyatakan Kominfo berwenang mengatur unicorn sedangkan Kemenag mengatur penyelenggaraan umrah.

Baca Juga : Sambut Hari Diabetes Sedunia, Tokopedia dan Ahli Gizi Ungkap Cara Mencegah Risiko Diabetes

Ia mengingatkan di era digital, rentan terjadi perubahan model bisnis, proses bisnis, hingga ekosistem di sektor manapun, termasuk umrah.

“Kita akan sinkronkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjamin umat Islam dapat beribadah dengan baik. Kami juga akan mendengar masukan dari pihak lain supaya dapat mengambil kebijakan yang tepat,” ujar Arfi.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi24 Oktober 2026 18:34
Tallukarsa Pangan Jadi Strategi BI Kendalikan Inflasi
Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampu...
Sulsel24 Oktober 2026 18:14
Pemkab Gowa Dorong UMKM Tingkatkan Kualitas Produk hingga Tembus Pasar Internasional
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa Darmawangsyah Muin mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gowa untuk terus meningkatk...
Ekonomi24 Oktober 2026 13:40
PT Vale Indonesia Tingkatkan Kapasitas Petani Binaan Terapkan Pertanian Organik
PT Vale Indonesia Tbk memperkuat kapasitas petani binaan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, melalui pelatihan ekologi tanah dan pengelolaan perta...
Politik24 Oktober 2026 08:21
AHY Apresiasi 22 Tahun Pengabdian Ni’matullah Besarkan Demokrat Sulsel
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan apresiasi atas pengabdian Ni’matullah Erbe sel...