Logo Sulselsatu

Ombudsman Temukan Maladministrasi pada Sistem Zonasi PPDB

Asrul
Asrul

Jumat, 26 Juli 2019 16:58

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, JAKARTA – Obudsman RI menemukan delapan bentuk maladministrasi pada sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah provinsi.

Hal ini terungkap dalam laporan pemantauan Ombudsman pada PPDB kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadji Effendy..

Ini merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi untuk tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

Baca Juga : Sempat Terjadi Kesalahan Sistem Penginputan, Disdik Sulsel Telah Resmi Umumkan Hasil PPDB

“Ombudsman melakukan pengawasan PPDB setiap tahunnya sebagai bentuk pencegahan terjadinya malaadministrasi, guna mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang prima,” kata anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy, di kantor Ombudsman di Jakarta dilansir Viva, Jumat (26/7/2019).

Dalam pemantauan pelaksanaan PPDB 2019, lanjut Ahmad, Ombudsman menemukan delapan kasus mala-administrasi, salah satunya tidak adanya SOP dan tim verifikasi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, dan Bengkulu.

Lalu ditemukan intervensi pejabat daerah dalam PPDB di Jawa Timur dan Bali. Ada pula kasus calon peserta didik yang menumpang nama di Kartu Keluarga penjaga sekolah.

Baca Juga : Salah Pasang Titik Koordinat, Peserta Didik Baru di Makassar Miliki Titik di Afrika-Antartika

“Di Jawa Barat ada calon peserta didik yang menumpang KK penjaga sekolah, lalu anak guru diterima di luar jalur PPDB sesuai ketentuan di Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Pungutan liar penerimaan di Jawa Barat masih terjadi,” ujar Ahmad.

Ombudsman mengimbau Kemendikbud agar menerapkan sistem zonasi dengan perencanaan dan pengawasan yang lebih ketat, memenuhi persebaran sekolah di setiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia yang belum tersedia.

“Maka pemerintah harus lebih teliti, dan tegas dalam penerapan sistem zonasi ini. Pemerintah harus punya target waktu terkait persebaran fasilitas dan mutu pendidikan zonasi,” kata Ahmad.

Baca Juga : PPDB Offline Daerah 3T di Sulsel Akan Diikuti 42 SMA

Editor: Hendra Wijaya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Pendidikan02 Mei 2026 11:00
Mubes IKA Unhas Resmi Dimulai, Ramli Rahim: Mayoritas Dukung Amran Sulaiman Kembali Jadi Ketum
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) resmi digelar di Hotel Four Points by Sheraton ...
News02 Mei 2026 08:39
Layanan Pelindo Membaik, Kepuasan Pengguna Tembus 90 Persen
Tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menembus angka di atas 90 persen....
Berita Utama01 Mei 2026 23:23
Tak Sengaja Bertemu di Warkop Jeneponto, Rudianto Lallo Beri Support ke Vonny Ameliani
SULSELSATU.com, JENEPONTO – Ketua KNPI Sulawesi Selatan terpilih, Vonny Ameliani bertemu dengan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, , di K...
Metropolitan01 Mei 2026 20:53
Serikat Buruh Demo di Makassar, Desak Pemerintah Sahkan UU Ketenagakerjaan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ratusan massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) menggelar aksi turun ke jalan dalam rangka mem...