SULSELSATU.com, JAKARTA – Seorang warga negara asing asal Rusia, Andrey Sushakov (43) yang bertugas untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan meninggal dunia.
Pria yang bertugas sebagai kru helikopter pengebom air atau water bombing itu meninggal dunia usai tiga hari dirawat di RS Siloam Sriwijaya akibat penyempitan pembuluh darah.
Kabid Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Ansori mengatakan Andrey dirawat sejak Kamis (8/8). Sebelum dirawat, teknisi helikopter Mi-8 RA-22583 ini merasakan sesak napas dan tidak bernapas dengan normal. Andrey menelepon rekannya, Pavel Zakharov untuk minta dilarikan ke rumah sakit.
Baca Juga : VIDEO: Chris “Thor” Hemsworth Sumbang Rp 13,9 Miliar untuk Kebakaran Hutan di Australia
“Indikasi dokter pada saat itu adalah penyempitan pembuluh darah ke otak. Hari itu juga dilakukan pemeriksaan lebih intensif dan Andrey masuk ke ruang ICU RS Siloam,” ujar Ansori, seperti dilansir CNNIndonesia, Selasa (13/8/2019).
Selama tiga hari dirawat, kondisi Andrey di ICU semakin memburuk hingga akhirnya mengembuskan napas terakhir pada Minggu (11/8/2019) sekitar pukul 17.35 WIB.
Ansori berujar, kini pihaknya sudah menghubungi keluarga Andrey untuk meminta surat persetujuan tindakan otopsi kepada Andrey sebelum dipulangkan ke Rusia.
Baca Juga : VIDEO: Wanita Ini Selamatkan Koala Saat Kebakaran di Australia
“Andrey baru ikut andil dalam pemadaman karhutla di sini sejak dua minggu lalu. Autopsi dilakukan karena memang itu syarat dari negara asalnya sebelum dilakukan pemulangan jenazah. Untuk penyebab pasti kematiannya kita pun menunggu hasil autopsi,” ujar Ansori.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan, Madani Berkelanjutan mencatat setidaknya terdapat 35.945 titik panas atau hotspot karhutla yang tersebar di seluruh Indonesia sejak Januari hingga Juli 2019.
Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, Muhammad Teguh Surya mengatakan titik panas itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan lembaganya berdasarkan pengamatan satelit Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS)
Baca Juga : Karhutla Makin Meluas, Wiranto Berdoa Minta Hujan
“Pada Januari – Juli tercatat ada 35.945 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Satelit dapat memantau titik panas setiap jarak 375 meter,” kata Teguh saat menghadiri diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Jumlah titik panas terbanyak tercatat berada di bulan Maret 2019 yaitu dengan 4.723 titik. Menurut data harian, titik panas tertinggi selama bulan Maret 2019 tercatat pada tanggal 19 Maret 2019 dengan 721 titik.
“Hal ini disebabkan bulan Maret termasuk musim kemarau dan bulan kering,” tambah dia
Baca Juga : Tinjau Karhutla di Riau, Jokowi Salat Minta Hujan
Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah dengan kerapatan kejadian titik api paling tinggi dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Kerapatan titik api di Riau sendiri tercatat sebesar 26,32 persen sejak Januari hingga Juli 2019 ini.
“Titik panas di Riau berada pada wilayah gambut dangkal hingga menengah,” kata dia.
Teguh menegaskan bahwa tiap bencana Karhutla di Indonesia turut membawa partikel polutan mematikan yang dinamakan partikulat matter atau Pm 2.5. Menurutnya, partikel ini sangt berbahaya bagi kesehatan manusia karena ukurannya yang kecil mencapai 2,5 mikrometer.
Baca Juga : Bayi Empat Bulan di Palembang Meninggal karena Kabut Asap
Ia mencatat partikel Pm 2.5 di Provinsi Riau pada bulan Maret 2019 lalu berada ditingkat level paling tinggi akibat Karhutla.
“Kami menemukan ini bukan persoalan asap, tapi ada dampak lanjutan bagaimana balita, anak-anak kecil, ibu hamil, lansia, hidup di bawah naungan polutan mematikan,” kata dia
Melihat hal itu, Teguh mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan audit kepatuhan bagi perusahaan dan pemerintah daerah terkait pencegahan bencana Karhutla.
Ia memandang audit itu sangat dibutuhkan untuk memeriksa sejauh mana masing-masing pemerintah daerah mampu mematuhi dengan baik bagaimana mencegah bencana Karhutla tiap tahunnya.
“Tahun 2014 semester kedua, pemerintah Indonesia sudah melakukan terobosan YANG cukup baik dengan melaksanakan hal ini. Tapi sekarang rekomendasi ini tak pernah dibuka. Kami udah mempelajari betul. Apakah langkah rezim ini melanjutkan upaya baik ini? Tidak,” kata dia.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar