SULSELSATU.com, PAREPARE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan empat pejabat daerah yakni Barru, Pinrang, Pangkep dan Kota Parepare, membahas pembukaan monitoring dan evaluasi progres pencapaian monitoring centre for prevention koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Mcp Korsupgah) di ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Rabu (11/9/2019).
Pada kesempatan itu, Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe mengaku, mendukung sepenuhnya tim KPK melakukan evaluasi, sejauh mana program rencana aksi ini laksanakan. Program ini mendorong penyelenggaraan pemeritah daerah, yang lebih transparan dan akuntabel.
“Ini wujud komitmen pemerintah memberantas korupsi secara terintegrasi. Secara pribadi, saya mengapresiasi Tim Korsupgah KPK yang telah melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kota Parepare,” ujarnya.
Baca Juga : Gerakan Pangan Murah Jadi Solusi Pemkot Tekan Laju Inflasi di Parepare
Menurutnya, sektor yang dinilai untuk Kota Parepare, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.
“Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja, agar memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi. Di mana pelaporannya melalui aplikasi MCP Korsupgah,” kata dia.
Dia berharap, OPD mendapat bimbingan dari Tim Korsupgah KPK, sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Selain itu, dia juga mendorong optimalisasi peran APIP dalam meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta evaluasi terhadap hasil pengawasan, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja.
Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Apresiasi Upaya KPK Cegah Korupsi Sejak Dini
“Peran yang efektif dari APIP diharapkan dapat menjamin agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif. Sehingga konsep good governance dan clean government sinergi dengan upaya percepatan kesejahteraan rakyat,” harapnya.
Penulis: Andi Fardi
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar