AJI: 10 Pasal RKUHP Ancam Kebebasan Pers

SULSELSATU.com, JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebut setidaknya ada 10 pasal dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dapat mengancam kebebasan pers. Mereka pun meminta agar pemerintah mencabut pasal-pasal itu karena bisa mengkriminalisasi kebebasan pers.

“Dalam draf RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019, ada sejumlah pasal yang selama ini dikritik masyarakat sipil karena tak sesuai dengan semangat reformasi dan pemerintahan bersih. Termasuk di dalamnya adalah pasal-pasal yang dinilai bisa mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers,” ujar Ketua Umum AJI Abdul Manan dalam keterangan tertulis yang dibagikan kepada media di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Ia merinci pasal-pasal tersebut antara lain, pertama, pasal 281 RKUHP tentang penghinaan terhadap pengadilan. Abdul menilai pasal itu berpotensi memidanakan jurnalis dan media yang menulis putusan pengadilan.

“Mendesak DPR dan pemerintah mencabut pasal 281 soal penghinaan terhadap pengadilan. Sebab, pasal itu dengan mudah bisa dipakai untuk menjerat jurnalis dan media yang selama ini kerap menulis soal putusan sidang dan jalannya peradilan,” ujar Abdul¬†

IklanDistro Fest

Abdul juga menyebut pasal 281 RKUHP bisa dipakai oleh para penegak hukum untuk membungkam media yang menulis bernada kritik atas putusannya. Bahkan, media akan dibungkam jika mengungkap perilaku penegak hukum yang tidak sesuai kepatutan atau Undang-Undang.

Kedua, pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; ketiga, pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; keempat, pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; kelima, pasal 262 tentang penyiaran berita bohong; dan keenam, pasal 263 tentang berita tidak pasti.

Selain itu, pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; kedelapan, pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; kesembilan, pasal 440 tentang pencemaran nama baik; dan pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Selain membatalkan, Abdul meminta pemerintah dan DPR untuk menunda pengesahan RKUHP. Jika disahkan, ia berkata pemerintah dan DPR berpotensi mengabaikan kritik dan masukan dari masyarakat sipil dalam penyusunan buku pidana ini.

“RUU itu masih banyak memuat pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Melanjutkan pembahasan ini dalam waktu yang sangat singkat diyakini tidak akan menghasilkan KUHP yang sesuai semangat demokratisasi, selain juga mengabaikan aspirasi masyarakat sipil, organisasi jurnalis dan media,” ujar Abdul.

Lebih dari itu, Abdul meminta DPR dan pemerintah mengubah pasal soal pencemaran nama baik dari ranah pidana ke perdata. Sebab, perkembangan internasional mendorong penyelesaian semacam itu melalui jalur perdata. 

Memasukkan soal pencemaran nama baik dalam ranah pidana, lanjut dia, akan memberikan efek menakutkan yang itu tidak sejalan dengan semangat demokrasi.

“Dan tak sesuai semangat pasal 6 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang meminta meminta pers berperan ‘melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum’,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP Taufiqulhadi mengatakan pihaknya telah menyelesaikan pembahasan RKUHP pada Minggu (15/9) malam.

RKUHP itu, kata dia, akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan pada 24 September 2019.

Editor: Awang Darmawan

...

POPULER

video

VIDEO: Progres Pembangunan Jalan Tol Layang Makassar

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Pembangunan jalan tol layang Makassar hingga akhir September telah mencapai 36 persen. Tol layang Makassar ini ditargetkan rampung Juli 2020. Video Editor: Andi Hermanto Editor:...

Pemberhentian Sementara Dirut Bank Sulselbar Dinilai Mengada-ada

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Direktur Utama Bank Sulselbar A. Muhammad Rahmat diberhentikan sementara per tanggal 4 Oktober 2019 berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris PT. Bank...

Penolakan Pembangunan Masjid di Parepare Diduga Direkayasa

SULSELSATU.com, PAREPARE - Segala upaya dilakukan oknum warga untuk menggagalkan pembangunan masjid yang rencananya dibangun di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Salah satu...

Alasan Malas, Koordinator PKH Jeneponto Tolak Bantu Warga Urus Rastra

SULSELSATU.com, JENEPONTO - Beredar screenshoot obrolan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Jeneponto, Sandra Dewi dengan warga Desa Bonto Ujung, Nurlela di salah satu grup...

Kadir Halid Bakal Diperiksa Penyidik Polrestabes Makassar, Ini Masalahnya

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Mantan Ketua Panitia Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid akan diperiksa penyidik Polrestabes Makassar sebagai saksi besok, Jumat (11/10/2019). Kadir bersaksi atas...

Catat! Berikut Menu Diet Seminggu yang Ampuh

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Baik Diet OCD maupun Diet Mayo, Bagi Sahabat Sehat yang sedang berniat untuk diet, tak ada salahnya untuk mengadopsi gaya hidup...
video

VIDEO: Dua Mahasiswa UIN Raden Intan Tewas Tenggelam di Embung Saat Rayakan Ultah

SULSELSATU.com - Dua mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tewas tenggelam di embung Kampus, Senin (7/10/2019). Keduanya wafat saat sedang merayakan ulang tahun...

GALERI FOTO: Partai Golkar Gelar Konsolidasi Kemenangan di Makassar

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto memimpin rapat konsolidasi di Kantor Partai Golkar, Jalan Bontolempangan, Makassar, Rabu (16/1/2019). Rapat tersebut juga dihadiri...

Baca Juga

BKD Sulsel Belum Dapat Juknis Rekrutmen CPNS 2019

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sampai saat ini belum menerima petunjuk resmi terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini diakui langsung...

WhatsApp Segera Luncurkan Fitur ‘Dark Mode’

SULSELSATU.com - WhatsApp tengah melakukan uji coba mode gelap alias dark mode yang dikabarkan bakal dinamai Dark Theme. Fitur ini disertakan dalam WhatsApp versi...

Kemenag Ambil Alih Kewenangan MUI Terbitkan Sertifikat Halal

SULSELSATU.com, JAKARTA - Kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal kini tidak lagi diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mulai Kamis (17/10/2019) besok, kewenangan tersebut diambil...
video

VIDEO: Sadap Bakal Dikawal Ribuan Massa Saat Kembalikan Formulir ke PKS dan NasDem

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Calon Wali Kota Makassar Syarifuddin Dg Punna (Sadap) dijadwalkan akan mengembalikan formulir ke tiga partai sekaligus pada Sabtu (12/10/2019) lusa. Ketiga partai...

Terbaru

KPK Tahan Wali Kota Medan

SULSELSATU.com, JAKARTA - Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus korupsi proyek dan...

Pak Bupati, Jembatan di Desa Biji Nangka Sinjai Butuh Perbaikan

SULSELSATU.com, SINJAI - Jembatan di Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai kini dalam kondisi memprihatinkan. Jembatan yang menghubungkan Desa Biji Nangka dan...

Ketua PKB Makassar Ingin Usung Onasis di Pilwali Makassar

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Bakal calon walikota Makassar, Taufiqqulhidayat Ande Latif atau yang akrab disapa Dokter Onasis disambut penuh rasa kekeluargaan saat mengambil formulir pendaftaran...

Artis Sinetron Vicky Nitinegoro Ditangkap Polisi terkait Kasus Narkoba

SULSELSATU.com, JAKARTA - Artis sinetron Vicky Nitinegoro ditangkap aparat Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Rabu (16/10/2019) kemarin. Penangkapan tersebut diduga terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kabar...
video

VIDEO: Kecelakaan Beruntun di Tol Cipali, 12 Tewas 40 Terluka

SULSELSATU.com - Kecelakaan maut kembali terjadi Tol Cikopo Palimanan (Cipali), Senin (17/6/2019) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Tabrakan beruntun dengan melibatkan Bus Safari, Mitsubishi...