Logo Sulselsatu

Ketua Kadin Sebut Revisi UU KPK Baik untuk Iklim Investasi

Asrul
Asrul

Kamis, 19 September 2019 10:57

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, JAKARTA – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani menyebut pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berdampak positif bagi iklim investasi. Menurut dia, revisi UU KPK ini memberikan kepastian di dalam negeri.

“Saya rasa dari kami dunia usaha dengan adanya kepastian menjadi lebih baik, yang penting buat kami sudah disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pastinya sudah mendapatkan masukan dari banyak pihak,” kata Rosan, Kamis (19/9/2019).

Menurutnya, pemerintah dan DPR tak mungkin membuat keputusan tanpa mempertimbangkan banyak hal. Terlebih, kedua pihak juga tentu telah berdiskusi dengan berbagai kalangan. Maka itu, ia yakin revisi UU KPK tak akan menghambat investasi ke depannya. 

Baca Juga : Percepat Digitalisasi UMKM, Telkom dan KADIN Sepakat Kerja Sama

“Positif lah orang apa-apa jangan berpikiran negatif, semua sudah melalui pembahasan yang panjang. Insya Allah pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih berkembang,” katanya. 

Diketahui, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPK pada Selasa (17/9) kemarin. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna kesembilan tahun sidang 2019-2020.

Namun, revisi UU KPK ini sempat mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan, seperti pegiat antikorupsi dan KPK sendiri. Meski begitu, revisi UU KPK ini jalan terus.

Baca Juga : IOH Buka Pendaftaran IDCamp X KADIN 2023, Pemenang Akan Diberi Beasiswa

Bahkan Presiden Joko Widodo sudah menyetujui sejumlah poin dalam revisi UU KPK tersebut, termasuk soal dewan pengawas dan SP3 yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu upaya pelemahan KPK.

Kendati begitu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersilahkan kepada masyarakat yang ingin menggugat hasil revisi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lagi pula, DPR, katanya, sudah sering menghadiri gugatan masyarakat terhadap beragam produk legislasi yang telah dihasilkan.

“DPR sudah menghadiri gugatan itu, sudah ratusan kali. Saya saja sudah hadir berkali-kali, tidak ada masalah. (Gugatan ke MK) mekanisme dalam negara demokrasi,” pungkas Fahri.

Baca Juga : VIDEO: Soal Kandidat Kadin Pusat, Sulsel Belum Bersikap

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Sulsel03 Februari 2026 08:13
Rakornas 2026 di Bogor, Wali Kota Tasming Hamid Dukung Sinergi Pusat-Daerah Menuju Indonesia Emas 2045
SULSELSATU.com, BOGOR – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan ...
Video02 Februari 2026 23:12
VIDEO: Pantai Bali Penuh Sampah, Prabowo Tegur Kepala Daerah
SULSELSATU.com – Presiden Prabowo Subianto menyindir Gubernur Bali I Wayan Koster terkait kondisi pantai di Bali yang kotor oleh sampah. Menurut...
Video02 Februari 2026 21:42
VIDEO: Presiden Prabowo Resmi Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026
SULSELSATU.com – Presiden Prabowo Subianto resmi membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di SICC, Bogor, Senin (2/2/2026). Rakornas in...
Makassar02 Februari 2026 19:01
Hotel Royal Bay Makassar Hadirkan “Nostalgia Ramadhan” dengan Dekorasi Pos Kamling dan Sepeda Ontel
SULSELSATU.com MAKASSAR – Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Hotel Royal Bay Makassar resmi meluncurkan paket buka puasa tahunan bertajuk �...