SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat membuka kegiatan Sosialisasi Penghargaan Paritrana Tahun 2019 dan Penguatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Gammara, Makassar, Kamis (10/10/2019).
Sosialisasi ini dihadiri oleh Direktur SUPD IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku, Toto Suharto, Asisten Deputi Direktur Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Kunto Wibowo, Pj. Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, serta para Sekda Kabupaten-Kota se-Sulawesi Selatan.
Abdul Hayat menyebutkan peran kabupaten-kota dalam mendukung program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan sangat dibutuhkan.
Baca Juga : Sekprov Ajak Wirausaha Baru Tingkatkan Produktivitas
“Dengan adanya semua kabupaten-kota hadir di sini, saya kira provinsi akan maju dan apa yang diinginkan berupa outcome dapat tercapai,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui kegiatan ini merupakan inisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan.
Abdul Hayat juga menyebutkan, program jaminan kesehatan masyarakat ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara, khususnya di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca Juga : Sekprov Sulsel Buka Pesona Kemilau Toraja 2019
Lebih lanjut, Abdul Hayat menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah.
“Data yang menunjukkan baru sekitar 49,1% itu masih rendah. Kita masih membutuhkan separuhnya lagi untuk sama-sama bergotong royong, silaturahmi, untuk mendorong semua ini, sehingga Sulawesi Selatan ini tidak terbelakang dalam hal memberikan jaminan kepada warganya,” katanya.
Sementara terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, Abdul Hayat mengatakan bahwa tidak ada sanksi yang diatur dan dalam hal.
Baca Juga : Sekprov Harapkan Pertanian Bisa Menjadi Ikon Sulsel
“Tidak mengutamakan sanksi, karena ini persuasif, preventif, dan pendekatan komprehensif. Semua lapisan masyarakat mendorong sama-sama, mulai dari gubernur, sekda, sampai wali kota,” kata dia.
Penulis: Miya Ramdani
Editor: Kink Kusuma Rein
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar