Logo Sulselsatu

Pemprov Sulsel Rampingkan Struktur OPD

Asrul
Asrul

Rabu, 23 Oktober 2019 20:38

Kantor Gubernur Sulsel. (INT)
Kantor Gubernur Sulsel. (INT)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam waktu dekat bakal melakukan perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel dan akan berlaku efektif pada 2020 mendatang.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Sulsel, Syamsu Rizal saat ditemui di Hotel Four Point Makassar l, Rabu (23/10/2019).

Syamsu Rizal menjelaskan, perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel akan diikuti dengan perubahan pejabat yang akan mengisi posisi baru jika perubahan kelembagaan sudah diterapkan. Dimana perubahan struktur kelembagaan itu ditarget sudah bisa dilakukan tahun ini.

Baca Juga : Program Mudik Gratis Sulsel 2026 Pelindo Dapat Apresiasi Pemprov Sulsel

“Nanti dia (struktur OPD baru) efektif 2020, tapi kan mungkin penunjukan pejabatnya tahun ini,” tutur Syamsu Rizal.

Rizal mengaku, saat ini Pemprov Sulsel tinggal menunggu penetapan peraturan daerah (perda) terkait perubahan struktur kelembagaan lingkup Pemprov Sulsel melalui paripurna DPRD Sulsel. Setelah itu, lanjut dia, Pemprov akan melanjutkan dengan pembuatan peraturan gubernur (Pergub) yang statusnya sudah lebih dulu disiapkan.

Regulasi itulah kemudian nantinya akan menjadi dasar untuk pengisian pejabat atas susunan OPD baru.

Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK

“Karena dasar pelantikan (pejabat) itu pergub. Karena pergub itu kan menunjuk eselonnya. Eselon berapa, jabatan apa di situ. Nah, itu sudah disiapkan semua. Begitu perda selesai, kita kirim ke Jakarta (Kemendagri) untuk difasilitasi paling lama 15 hari. Turun itu, sudah urusannya BKD mengisi siapa mau ditempatkan nanti,” terang Rizal.

Menurutnya, perampingan dan peleburan OPD tidak akan membuat pejabat, khususnya eselon II yang ada saat ini, kehilangan jabatan. Meski demikian, persoalan ini kemudian akan diatur oleh Gubernur Sulsel, baik pejabat eselon II setingkat kepala dinas, maupun eselon III untuk yang mengisi jabatan setingkat kepala biro.

“Kalau menutur logika saya kan, banyak ji juga mau pensiun, termasuk saya pensiun tanggal 1 November ini. Kan banyak jabatan kosong nanti. Terserah pimpinan siapa yang dia tempatkan mau isi. Tapi kita harapnya dipercepat karena mau penyusunan anggaran 2020 ini,” pungkasnya.

Baca Juga : Dorong Konektivitas Logistik di KTI, Pemprov Sulsel Apresiasi Kontribusi Pelindo

Penulis: Jahir Majid
Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi04 November 2026 20:56
OJK dan Bank Sulselbar Kolaborasi Perluas Akses Keuangan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Sulselbar memperkuat kolaborasi dengan ulama, akademisi, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan untuk...
News04 November 2026 20:49
PLN Matangkan Sewa Lahan PLTMG Baubau 2
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mematangkan draf perjanjian sewa lahan milik Pemerintah Kota Baubau untuk mendukung pembangunan...
Nasional04 November 2026 20:45
STFT Jakarta Soroti Enam Krisis Bangsa
Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, dan dem...
News04 November 2026 20:41
Pegadaian Ambon Raih Tiga Penghargaan CSR 2026
PT Pegadaian (Persero) Area Ambon meraih tiga penghargaan Winner Top CSR Award 2026 dari Pemerintah Kota Ambon....