SULSELSATU.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyoroti secara khsusus anggaran di kementerian/lembaga (K/L). Pada 2020 mendatang, ada beberapa K/L yang mendapat porsi anggaran yang cukup besar.
Sebut saja Kementerian Pertahanan di bawah Menhan Prabowo Subianto. Pemerintah menganggarkan Rp127,4 triliun anggaran Kemenhan. Kemudian Kementerian PUPR Rp120,2 triliun dan anggaran Polri Rp90,3 triliun.
Kepala BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan K/L yang bakal jadi sorotan adalah K/L yang dianggap memiliki risiko besar karena mengelola anggaran besar. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, hingga Polri.
Baca Juga : Serahkan Laporan Keuangan, Bupati Husniah Harap Gowa Kembali Raih WTP
“Tentu saja risiko terbesar itu di entitas-entitas yang menggunakan dana besar, yaitu Kementerian Pertahanan, Kemenkeu, Kementerian PUPR Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, Kementerian ESDM, Polri adalah K/L yang kami menganggap memiliki risiko tinggi karena penggunaan anggaran yang besar,” kata Agung usai pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Menurut Agung, terhadap kementerian dan lembaga tersebut, pihaknya akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara bertahap.
“Oleh karena itu pada kementerian-kementerian ini kami melakukan pemeriksaannya bertahap. Karena dianggap sebagai kementerian yang memiliki risiko yang lebih tinggi,” jelas Agung.
Baca Juga : Pemkab Gowa Terima Opini WTP ke-10 dari BPK RI Sulsel
Dalam kesempatan yang sama, anggota BPK RI Achsanul Qosasi mengatakan, kementerian yang belum mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di laporan keuangan tahun anggaran 2018, seperti Kemenpora juga akan disoroti oleh BPK.
“Ada beberapa kementerian yang memang butuh perbaikan. Terutama kementerian yang sampai saat ini belum dapat predikat WTP seperti Kemenpora. Itu kan butuh perbaikan, dan beberapa kementerian lainnya yang masih butuh perbaikan. Nanti BPK itu juga harus memberikan audit kembali terhadap Lapkeu mereka di tahun 2020 nanti ya,” kata Achsanul.
Untuk Kementerian Pertahanan sendiri yang kini dipimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Achsanul menilainya wajar mendapatkan jatah anggaran terbesar. Pasalnya, untuk menjaga pertahanan negara memang butuh anggaran besar.
Baca Juga : Fokus Raih WTP, Wali Kota Danny Bahas LKPD Bersama BPK RI Perwakilan Prov Sulsel
“Menhan itu kan untuk pertahanan negara. Jadi kita juga harus kuat dalam hal itu. Jadi menurut saya, mereka wajar terbesar,” pungkas Achsanul.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar