Logo Sulselsatu

Komnas HAM Desak Hukuman 6 Polisi di Kendari Diperberat

Asrul
Asrul

Rabu, 30 Oktober 2019 10:41

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, JAKARTA – Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mendesak agar hukuman bagi enam anggota Polres Kendari yang terbukti bersalah membawa senjata api diperberat. Menurut dia, sanksi disiplin berupa penundaan kenaikan gaji hingga kenaikan pangkat tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakuan.

“Hukuman disiplin kepada enam orang ini harus setimpal dengan kesalahan yang sudah diperbuat,” kata Beka kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (30/10/2019).

Menurut Beka, polisi juga perlu mengusut dan mencari tahu kebenaran dari peristiwa yang terjadi di Kendari, termasuk memastikan penembak dua korban tewas yang merupakan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Baca Juga : Warga Adukan Vale ke Komnas HAM, Ketua KWAS Sebut Bukan Representasi Masyarakat Sorowako

“Kesalahan yang diperbuat ini pertama kan harus dijawab, apakah enam orang ini benar yang menembak dua orang itu. Itu yang kemudian kami ingin ketahui lanjut,” tambah dia.

Menurut Komnas HAM, salah satu korban meninggal sudah dipastikan terkena peluru tajam. Pihaknya pun sudah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut rentetan peristiwa yang terjadi pada bulan September lalu di beberapa wilayah Indonesia itu.

Komnas HAM juga mengatakan ada kemungkinan jumlah korban tewas bertambah.

Baca Juga : Intimidasi hingga Pemotongan Gaji, Pekerja China Adukan IMIP ke Komnas HAM

“Masih simpang siur, karena ada data yang masuk ke kami meninggal 3 orang di Jakarta Barat. Tapi namanya berbeda. Nah ini kami sedang mengkonfirmasi,” tambah dia.

Sebelumnya, Tim investigasi dari Mabes Polri memeriksa enam personel jajaran Polda Sulawesi Tenggara yang diduga melakukan kesalahan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan demo mahasiswa tolak pengesahan RKUHP, UU KPK, dan RUU kontroversial lain yang menyebabkan korban jiwa di Kendari.

Korban meninggal dunia pada 26 September lalu itu adalah dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Randi (21) dan Muh Yusuf Kardawi (19). Randi tewas karena tembakan peluru, sementara Kardawi yang sempat kritis kehilangan nyawa akibat luka disebabkan benda tumpul.

Baca Juga : Mendibud Nadiem Makarim Diadukan ke Komnas HAM oleh Mahasiswa

Tim investigasi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menduga enam orang personel dari Polda Sultra dan Polres Kendari melakukan pelanggaran SOP, yakni membawa senjata api saat pengamanan unjuk rasa di gedung DPRD Sultra, Kamis (26/9).

Mereka adalah AKP DK, Bripka MA, Bripka MI, Brigadir AM, Briptu H dan Bripda F. Keenamnya dinyatakan melanggar pasal 4 huruf D, F dan L Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Kasubbid Penmas Polda Sultra Kompol Agus Mulyadi menyatakan AKP DK menjalani sidang terpisah dengan lima orang bintara lainnya.

Baca Juga : Polisi Tetapkan Tersangka Penembak Dua Mahasiswa Kendari

Atas pelanggaran SOP itu, kelimanya diberi hukuman disiplin teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan pendidikan selama satu tahun dan penempatan di tempat khusus selama 21 hari.

“Pelanggaran disiplin sudah paling berat. Mengenai kode etik nanti dilihat terkait tindak pidananya,” ujarnya.

Menurut Agus, masalah penggunaan senjata yang diduga ditembak ke mahasiswa menjadi kewenangan tim Bareskrim untuk melakukan penyelidikan.

Baca Juga : Keluarga Randi Kecewa 6 Polisi di Kendari Dihukum Ringan

Meski putusan disiplin telah keluar, ia memastikan kasus pidananya yang sementara berproses akan terus berjalan.

Rilis Temuan Kerusuhan 21-23 Mei

Tim Pencari Fakta (TPF) Komnas HAM mengklaim tidak menemukan indikasi pelanggaran HAM berat dalam penembakan terhadap sembilan warga sipil dalam unjuk rasa pada 21-23 Mei 2019.

Komnas HAM hanya menegaskan bahwa pihaknya menemukan ada orang terlatih yang melakukan penembakan terhadap sembilan korban tersebut.

“Kami tidak menemukan indikasi pelanggaran HAM yang berat yang mekanisme penyelesaian masalahnya adalah UU no 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM,” kata Beka.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan hukum yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Undang-Undang ini mengatur Pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

“Pelanggaran hak asasi yang berat meliputi; a. Kejahatan genosida; b. kejahatan terhadap kemanusiaan,” tulis Pasal 7 seperti dikutip dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000.

Lihat juga: KontraS: Yusuf Kardawi Meninggal Diduga Akibat Luka Tembak
Komnas HAM sendiri mengungkapkan telah melakukan pemeriksaan mendalam mengenai temuan peluru yang digunakan oleh penembak dalam peristiwa tersebut. Beka memastikan, berdasarkan keterangan polisi, peluru yang digunakan bukan berasal dari pihak kepolisian.

Hal itu diungkapkan setelah pihaknya melakukan penelusuran terhadap hasil uji laboratorium forensik, kepolisian, dan juga komandan satuan yang bertugas saat itu.

“Makanya itu kami mengambil kesimpulan bahwa (peluru) ini bukan dari kepolisian,” jelas Beka.

Rekomendasi hasil penyelidikan melalui TPF Komnas HAM akan diputuskan oleh kepolisian dan presiden Joko Widodo. Menurutnya, Komnas HAM tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki lebih dalam, seperti motif ataupun dalang dari penembakan tersebut.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Otomotif29 Maret 2024 11:42
Begini Fitur dan Teknologi Motor Listrik EM1 e: dari Honda
Astra Motor Sulsel (Asmo Sulsel) secara resmi membawa motor listrik Honda EM1 e: ke Makassar. Asmo Sulsel resmi merilis motor listrik pertamanya di Ho...
Otomotif29 Maret 2024 08:55
Asmo Sulsel Resmi Perkenalkan Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: Plus ke Masyarakat Makassar
Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon secara resmi meng...
Video28 Maret 2024 23:58
VIDEO: Banjir di Sejumlah Titik di Kota Palopo
SULSELSATU.com – Situasi banjir di beberapa titik di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Kamis (28/3/2024). Dalam video tampak sejumlah ruas jalan te...
OPD28 Maret 2024 23:38
Berkah Ramadan, Tenaga Kontrak Dinkes Makassar Bagi-bagi Takjil Buka Puasa untuk Pengendara
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan Kota Makassar (Laskar Pelangi) membagikan takjil berbuka puasa kepada pengguna jalan y...