SULSELSATU.com, JAKARTA – Presiden Jokowi resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. Kenaikan ini mulai diberlakukan Januari 2020 mendatang.
Merespons hal ini, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Netty Prasetiyani mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah kado pahit Jokowi kepada masyarakat pascadilantik baru-baru ini.
Netty menyatakan pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR.
Baca Juga : Menkes Ingin Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Naik
“Ini kado pahit pelantikan buat rakyat yang sedang sekarat, menanggung beban berat,” kata Netty dalam keterangan resminya dilansir CNNIndonesia, Kamis (31/10/2019).
Netty menuturkan bahwa pada September 2019 lalu DPR sudah menolak usulan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Kala itu, kata dia, DPR bahkan sudah meminta pemerintah untuk mencari cara dan strategi lain untuk menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan.
Baca Juga : Iuran BPJS Naik, Pemprov Sulsel Bakal Data Ulang Warga Miskin
“Lho, kok, langsung naik. Seperti mencari jalan pintas saja atas defisit BPJS?” kata dia.
Selain itu, Netty beranggapan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan pasti akan membebani masyarakat jika tak dibarengi pembenahan pelayanan yang maksimal. Terlebih lagi, kata dia, banyak peserta BPJS Kesehatan berstatus sebagai peserta mandiri atau non-penerima upah.
“Bayangkan bagaimana seorang tukang gorengan yang istrinya jadi buruh cuci, anaknya tiga, harus membayar BPJS lebih dari dua ratus ribu setiap bulan. Padahal belum tentu juga mereka datang ke faskes kalau sakit.” ujar Netty.
Baca Juga : Iuran Naik 100 Persen, Diskes Minta BPJS Segera Lunasi Utang
Netty mengingatkan bahwa penyediaan layanan kesehatan murah adalah kewajiban mendasar pemerintah pada seluruh masyarakat. Menurutnya, hal itu merupakan tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan pemerintah.
“Pemerintah harus jeli mencari cara-cara kreatif dan inovatif dalam menangani defisit BPJS. Jangan memudahkan urusan dengan melempar beban pada rakyat. BPJS defisit, iuran naik. PLN rugi, tarif naik. Pertamina jebol anggaran, gas dan bahan bakar naik. Wah, enak dong jadi pemerintah. Dimana keberpihakan pada rakyat?” ujar Netty.
Presiden Joko Widodo telah resmi mengerek iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mulai Januari 2020 mendatang.
Baca Juga : Jokowi Resmi Naikkan Iuran BPJS 100 Persen, Berikut Rinciannya
Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.
Dalam aturan itu, peserta kelas III mandiri yang biasanya membayar Rp25.500, kini harus merogoh kocek lebih dalam membayar Rp42 ribu per bulan per peserta. Sementara, kelas II mandiri naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.
Selain peserta mandiri, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga naik dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu. Namun, kenaikan peserta PBI ini ditanggung oleh negara.
Baca Juga : Ombudsman Tolak Wacana Sanksi Penunggak BPJS, Dinilai Maladministrasi
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar