SULSELSATU.com, JAKARTA – Komnas HAM memprediksi konflik agraria akan semakin bertambah pada periode kedua Presiden Joko Widodo.
Alasannya, kata dia, mengingat masih ada pembangunan sejumlah jalan tol di beberapa titik. Oleh sebab itu, Komnas HAM berusaha melakukan audiensi untuk mengantisipasi penyelesaian hal tersebut.
“Yang diinginkan oleh warga adalah diperlakukan dan dicarikan penyelesaian atas masalah itu secara manusiawi dan adil,” kata Komisioner Komnas HAM Bidang Mediasi Munafrizal Manan, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Jumat (1/11/2019).
Baca Juga : Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Perpanjang Pembahasan RUU TNI
Ia mengaku telah menerima lebih dari 50 laporan mengenai konflik agraria yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol di beberapa provinsi di Indonesia.
Komnas HAM mengklaim pihaknya menjalankan fungsi untuk melakukan mediasi antara pihak yang merasa dirugikan dengan pemangku kepentingan (stakeholders). Setelah melakukan mediasi, Komnas HAM berencana untuk memberikan laporan hasil tersebut kepada menteri-menteri yang berkaitan.
“Jadi kita ingin tidak hanya menyelesaikan secara kasus per kasus, tapi meyelesaikan secara satu paket utuh,” kata Munafrizal.
Baca Juga : Warga Adukan Vale ke Komnas HAM, Ketua KWAS Sebut Bukan Representasi Masyarakat Sorowako
Menurut dia, sejumlah laporan dari masyarakat yang diterima oleh Komnas HAM di antaranya pemerintah kurang melakukan sosialisasi terkait dengan pembangunan yang dilakukan. Hal itu berkaitan dengan tertutupnya ruang diskusi dan juga kompromi antara pemangku kepentingan dengan warga yang terdampak.
Selain itu, pihaknya juga menilai pembangunan yang dilakukan memberi dampak terhadap lingkungan sehingga memengaruhi kenyamanan masyarakat dalam bertempat tinggal. Ia juga mengatakan terdapat warga yang merasa tidak mendapat nilai ganti rugi sesuai dengan nilai kepemilikan lahan yang dimilikinya.
“Ada terkait dengan perbedaan nilai ganti rugi terhadap kepemilikan tanah. Ada warga yang merasa nilainya terlalu rendah, padahal pemerintah bilang sudah berdasarkan riset,” jelas dia.
Baca Juga : Intimidasi hingga Pemotongan Gaji, Pekerja China Adukan IMIP ke Komnas HAM
Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah konflik agraria semakin banyak selama di bawah pemerintahan Jokowi. Tercatat, ada 1.769 konflik agraria selama 2015-2018.
Jumlahnya menanjak dibandingkan dengan era SBY pada 2010-2014. Saat itu, konflik agraria tercatat sebanyak 1.308.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar