Logo Sulselsatu

Polri Selidiki Dugaan Aliran Dana Desa untuk Operasional KKB di Papua

Asrul
Asrul

Rabu, 27 November 2019 17:12

Demo mahasiswa Papua di Jakarta. (Kompas.com)
Demo mahasiswa Papua di Jakarta. (Kompas.com)

JAKARTA – Polri tengah menyelidikan dugaan adanya Dana Desa mengalir ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dana Desa itu dikabarkan digunakan para kepala desa untuk membantu operasional kelompok ekstimis lokal.

“Perihal hal tersebut, sampai hari ini bersifat indikasi dan dugaan. Oleh karenanya, sedang dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan bekerja sama dengan PPATK dan pihak Pemprov Papua,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seperti dilansir dari Detik, Rabu (27/11/2019).

Asep menuturkan Polri masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polda Papua. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, polisi akan menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Baca Juga : Solidaritas Kepala Desa Demo Tolak Penggunaan Dana Desa 40 Persen untuk Budidaya Pisang

“Untuk itu, kita masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dugaan penggunaan Dana Desa tidak sebagaimana peruntukannya. Kalau ditemukan cukup bukti permulaan, ya akan jadi penyidikan,” terang Asep.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw sebelumnya mengakui adanya indikasi Dana Desa yang digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dia pun mewanti-wanti para kades yang terbukti akan diproses secara hukum.

“Indikasi itu kami temukan di lapangan sehingga ke depan para kepala desa atau kampung tidak lagi membantu dengan menggunakan Dana Desa,” kata Paulus Waterpauw di Jayapura, yang dikutip dari Antara, Selasa (26/11).

Baca Juga : Tolak Program Pj Gubernur Bahtiar, Apdesi Sulsel Ancam Turunkan Ribuan Kades di Jalanan

Menanggapi informasi tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta polisi mengusut tuntas.

“Jadi, kalau penggunaan dana desa disalahgunakan, ya, tentu kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan proses sesuai hukum,” tutur Halim.

Editor: Hendra Wijaya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Metropolitan03 Februari 2026 19:40
Forum Perangkat Daerah Kominfo Makassar Bahas Digitalisasi dan Integrasi Layanan Publik
SULSELSATU.com MAKASSAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah untuk membahas penguatan digital...
Makassar03 Februari 2026 19:38
Walikota Appi Serukan Percepatan Digitalisasi Bansos agar Tepat Sasaran ke Masyarakat
SULSELSATU.com JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar, akan terus meningkatkan efisiensi proses penyaluran bantuan sosial, melalui pemanfaatan tekno...
News03 Februari 2026 17:09
Program Leadership Enhancement, SPJM Matangkan Kompetensi untuk Keunggulan Layanan dan Bisnis
PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) sebagai salah satu subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang Marine, Equipment, Port Services...
Sulsel03 Februari 2026 08:13
Rakornas 2026 di Bogor, Wali Kota Tasming Hamid Dukung Sinergi Pusat-Daerah Menuju Indonesia Emas 2045
SULSELSATU.com, BOGOR – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan ...