Logo Sulselsatu

Polri Selidiki Dugaan Aliran Dana Desa untuk Operasional KKB di Papua

Asrul
Asrul

Rabu, 27 November 2019 17:12

Demo mahasiswa Papua di Jakarta. (Kompas.com)
Demo mahasiswa Papua di Jakarta. (Kompas.com)

JAKARTA – Polri tengah menyelidikan dugaan adanya Dana Desa mengalir ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dana Desa itu dikabarkan digunakan para kepala desa untuk membantu operasional kelompok ekstimis lokal.

“Perihal hal tersebut, sampai hari ini bersifat indikasi dan dugaan. Oleh karenanya, sedang dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan bekerja sama dengan PPATK dan pihak Pemprov Papua,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seperti dilansir dari Detik, Rabu (27/11/2019).

Asep menuturkan Polri masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polda Papua. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, polisi akan menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Baca Juga : Solidaritas Kepala Desa Demo Tolak Penggunaan Dana Desa 40 Persen untuk Budidaya Pisang

“Untuk itu, kita masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dugaan penggunaan Dana Desa tidak sebagaimana peruntukannya. Kalau ditemukan cukup bukti permulaan, ya akan jadi penyidikan,” terang Asep.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw sebelumnya mengakui adanya indikasi Dana Desa yang digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dia pun mewanti-wanti para kades yang terbukti akan diproses secara hukum.

“Indikasi itu kami temukan di lapangan sehingga ke depan para kepala desa atau kampung tidak lagi membantu dengan menggunakan Dana Desa,” kata Paulus Waterpauw di Jayapura, yang dikutip dari Antara, Selasa (26/11).

Baca Juga : Tolak Program Pj Gubernur Bahtiar, Apdesi Sulsel Ancam Turunkan Ribuan Kades di Jalanan

Menanggapi informasi tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta polisi mengusut tuntas.

“Jadi, kalau penggunaan dana desa disalahgunakan, ya, tentu kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan proses sesuai hukum,” tutur Halim.

Editor: Hendra Wijaya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Pendidikan02 Mei 2026 11:00
Mubes IKA Unhas Resmi Dimulai, Ramli Rahim: Mayoritas Dukung Amran Sulaiman Kembali Jadi Ketum
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) resmi digelar di Hotel Four Points by Sheraton ...
News02 Mei 2026 08:39
Layanan Pelindo Membaik, Kepuasan Pengguna Tembus 90 Persen
Tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menembus angka di atas 90 persen....
Berita Utama01 Mei 2026 23:23
Tak Sengaja Bertemu di Warkop Jeneponto, Rudianto Lallo Beri Support ke Vonny Ameliani
SULSELSATU.com, JENEPONTO – Ketua KNPI Sulawesi Selatan terpilih, Vonny Ameliani bertemu dengan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, , di K...
Metropolitan01 Mei 2026 20:53
Serikat Buruh Demo di Makassar, Desak Pemerintah Sahkan UU Ketenagakerjaan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ratusan massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) menggelar aksi turun ke jalan dalam rangka mem...