SULSELSATU.com, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendesak pemerintah China terbuka perihal dugaan perlakuan buruk terhadap muslim Uighur di Xinjiang.
Hal itu disampaikan menyusul adanya tudingan pemerintah China yang membayar ormas Islam di Indonesia agar tak lagi mengkritik keras soal Uighur.
Ma’ruf menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap mendukung upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap muslim Uighur d Xinjiang.
Baca Juga : Kabar Duka! Politisi NasDem Rapsel Ali Meninggal Dunia di Makassar
“Pemerintah kan konsisten kalau soal perlindungan HAM. Kita ajak semua termasuk China untuk lindungi HAM. Kita harap semua pihak terbuka, termasuk China, Myanmar, kita minta lebih terbuka,” ujar Ma’ruf di kantor wakil presiden, Jakarta, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (17/12/2019).
Ma’ruf mengatakan, China telah membantah tudingan kekerasan dalam kamp konsentrasi. Dari keterangan pemerintah China, mereka hanya memberikan semacam pelatihan kepada muslim Uighur.
“Mereka beralasan kamp-kamp itu bukan untuk indoktrinasi, tapi semacam pelatihan. Itu kata dia. Maka kita minta lebih terbukalah, tetap prinsip perlindungan HAM kita dukung,” katanya.
Baca Juga : Wapres Minta Gubernur Sulsel Gerakkan Pondok Pesantren Untuk Pemberdayaan Umat
Sementara terkait tudingan ormas Islam yang dibayar oleh pemerintah China, Maruf mengatakan hal itu menjadi tanggung jawab ormas Islam yang dimaksud. Sejumlah ormas yang disebutkan antara lain NU dan Muhammadiyah.
“Kalau ormas Islam kan sudah ada bantahan dari masing-masing ormas, bahwa itu tidak benar,” tuturnya.
Laporan Wall Street Journal sebelumnya menyebut China mendonasikan sejumlah bantuan finansial dan program beasiswa tak lama setelah isu Uighur kembali mencuat di Indonesia pada 2018 lalu.
Baca Juga : Ma’ruf Amin Tinjau Kesiapan SPKLU PLN Menuju Puncak Acara Presidensi G20
Beijing bahkan disebut membiayai puluhan petinggi Muhammadiyah, NU, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga jurnalis dan akademisi untuk mengunjungi Xinjiang secara gratis.
Sejak bantuan dan kunjungan ke Xinjiang berlangsung, posisi Muhammadiyah dan NU tidak lagi mengkritik secara tajam China terkait Uighur. Melalui rilis pada Februari lalu, Muhammadiyah membantah bahwa pemerintah China menahan jutaan etnis Uighur di sejumlah kamp penahanan di Xinjiang.
Dugaan persekusi dan diskriminasi etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China telah berlangsung cukup lama. Pemerintah Tiongkok diduga menahan lebih dari satu juta etnis minoritas Muslim di kamp konsentrasi.
Baca Juga : Indonesia Akan Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia
Laporan penahanan sewenang-wenang itu mencuat setelah kelompok pegiat hak asasi manusia, Human Rights Watch, merilis laporan pada September 2018 lalu.
Selain itu, Pemerintah China dikabarkan melarang penduduk Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang untuk menjalankan ibadah puasa. Larangan itu terutama berlaku bagi pegawai negeri sipil, guru, dan pelajar.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar