JAKARTA – Protes Indonesia soal pelanggaran Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di perairan Natuna tak begitu dihiraukan Pemerintah China.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang menegaskan, bahwa Negeri Tirai Bambu memiliki hak historis di Laut China Selatan.
“China mempunyai hak historis di Laut China Selatan. Para nelayan China sudah lama terlibat dalam kegiatan perikanan di perairan-perairan terkait di dekat Kepulauan Nansha, yang selama ini legal dan absah,” kata Geng, dalam konfrensi pers di Beijing belum lama ini seperti dilansir dari BBC Indonesia.
Baca Juga : China Berhasil Tanam CHip di Otak Manusia, Orang Lumpuh Bisa Kembali Bergerak
Indonesia mendesak China untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaimnya di zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982.
Berdasarkan konvensi itu, Indonesia tidak memiliki overlapping claim atau klaim tumpang tindih dengan China.
Adapun di wilayah Laut China Selatan, terjadi klaim tumpang tindih antara negara-negara di Asia Tenggara yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, dan juga China serta Taiwan.
Baca Juga : Orang Mati Bisa Jadi Hidup di Tangan Perusahaan Super Brain Asal China
Sengketa terbaru antara Indonesia dan China ini muncul setelah Indonesia pada Senin (30/12) melayangkan nota protes dengan alasan kapal ikan China memasuki perairan Natuna.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Indonesia juga telah menangkap kapal nelayan berbendera China yang dituduh mencuri ikan di dekat kepulauan Natuna. Kapal patroli China tampak mendampingi kapal-kapal nelayan tersebut.
Akan tetapi otoritas China selalu berkeras bahwa kapal-kapal nelayan mereka beroperasi secara sah di wilayah mereka.
Baca Juga : Penelitian di China Sebut AI Dapat Prediksi Gempa Bumi dengan Akurasi 70 Persen
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, kembali menegaskan penolakannya atas klaim historis China di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terletak dekat perairan Kepulauan Natuna, Provinsi Riau.
Penolakan ini disampaikan sehari setelah Kementerian Luar Negeri China mengaku memiliki kedaulatan atas wilayah perairan di dekat Kepulauan Nansha atau Kepulauan Spratly, yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna.
“Klaim historis RRT atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982,” jelas Kementerian Luar Negeri pada Rabu (1/1/2020).
Baca Juga : VIDEO: Cinta Tak Mengenal Batas Negara, Pria Asal Belopa Resmi Nikahi Wanita Asal China
UNCLOS merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 yang mengatur tiga batas maritim; laut teritorial, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.
ZEE dikategorikan sebagai kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar. Di kawasan ZEE ini, Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada.
Ditambahkan oleh Kementerian Luar Negeri RI bahwa klaim China atas ZEE “telah dibahas dan dimentahkan oleh Keputusan SCS Tribunal 2016.”
Baca Juga : China Reklamasi Pulau di LCS, Potensi Picu Ketegangan Negara-negara ASEAN
SCS Tribunal 2016 merujuk pada keputusan sidang South China Sea atau sidang mengenai sengketa Laut China Selatan yang digelar di Den Haag pada Juli 2016 yang memutuskan bahwa China tidak mempunyai landasan hukum dalam berbagai tindakannya di Laut China Selatan, termasuk membangun pulau-pulau buatan.
Pengadilan juga memutuskan China tidak mempunyai kedaulatan atas perairan yang luas di wilayah itu. Sidang digelar atas tuntutan pemerintah Filipina yang juga mengaku mempunyai kedaulatan di Kepulauan Spratly.
Dalam jumpa keterangan pers pada Selasa (31/12/2019) di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, mengatakan, “China mempunyai kedaulatan di Kepulauan Nansha Islands dan mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan-perairan terkait di dekat Kepulauan Nansha.”
Namun istilah yang digunakan China sebagai “relevant waters” atau perairan-perairan terkait” untuk merujuk pada perairan di sekitar wilayah yang mereka klaim juga ditolak oleh Indonesia.
“Indonesia juga menolak istilah “relevant waters” yang di klaim oleh RRT karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982,” tegas Kementerian Luar Negeri melalui pernyataan tertulis.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar