JAKARTA – Kapal-kapal nelayan China memang dipantau telah meninggalkan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Natuna uatara. Namun, wilayah ini diprediski akan tetap bersengketa dan tak pernah usai.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyebut sengketa antara Indonesia dengan China di laut utara Natuna tak akan pernah selesai. Indonesia maupun China sama-sama ngotot enggan mengakui klaim masing-masing atas perairan utara Natuna.
Indonesia mengklaim bahwa laut utara Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atas dasar Kovensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS 1982. Sementara China mengakui bahwa pihaknya berhak atas sumber daya alam di Natuna berdasarkan sembilan garis putus-putus versi mereka.
Baca Juga : Sengketa Natuna, China Juga Anggap Indonesia Mitra Strategis
“Masalah itu tidak selesai sampai akhir zaman,” kata Hikmahanto saat diskusi ‘Pantang Keok Hadapi Tiongkok’ di Jakarta, Minggu (12/1/2020) seperti dilansir CNN Indonesia.
Wilayah laut utara Natuna kerap jadi sengketa. Bukan hanya dengan China, sengketa menurut Hikmahanto juga pernah terjadi dengan Vietnam.
“Tapi kalau dengan China bagaimana kjta bernegosiasi, kalau kita saja tidak mengakui dasar dari klaim mereka sebaliknya China juga tidak akan bernegosiasi. Dia tidak mengakui klaim Indonesia,” katanya.
Baca Juga : PKS Kritisi Sikap Lembek Prabowo dan Luhut Soal Sengketa Natuna
Garis putus-putus yang diklaim China diketahui juga bersinggungan dengan negara lain. Bahkan dengan dengan negara lain seperti Filipina, Malaysia dan Vietnam, klaim China itu tumpang tindih dengan wilayah kedaulatan negara-negara tersebut
“Tapi dengan Indonesia itu nggak bersinggungan (dengan wilayah kedaulatan) bukan di 12 Mil. Tapi bersinggungan dengan ZEE (Zona ekonomi eksklusif),” ujar
China mengklaim wilayah utara Natuna masuk dalam wilayah ekonomi mereka berdasarkan sejarah. China bahkan mengirim nelayan untuk langsung mengambil ikan.
Baca Juga : Sengketa Natuna, Mahfud MD: Akan Kami Usir dengan Segala Kemampuan
Hikmahanto berharap agar pemerintah memberikan kemudahan kepada nelayan yang ingin mencari ikan di wilayah perairan Natuna. Salah satunya dengan memfasilitasi nelayan untuk melaut di sana sehingga bisa mendorong nelayan China untuk keluar dari ZEE itu.
“Nah di sini nanti pemerintah, Menteri KKP harus memberi insentif supaya hadir. Kan kalau dari China dengan kekuatan finansial di pemerintahnya sekarang bahwa mereka membiayai nelayan yang mereka klaim,” kata dia.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar