SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah pusat berencana akan menghapus Pegawai Tidak Tetap (PTT) secara bertahap.
Hanya saja, keinginan pemerintah pusat tersebut tak mendapat respon baik dari pimpinan DPRD Sulsel.
Menurut Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah, harusnya pemerintah bukan membuat rakyatnya susah, tetapi memberi kemudahan.
Baca Juga : Pengawasan di Mangasa, Andre Prasetyo Tanta Terima Keluhan Kabel Provider dan Pendataan Bansos
“Pemerintah ini jangan cari gampangnya saja. Lebih baik pemerintah yang susah dibanding rakyat yang harus susah,” kata Ulla sapaan Ni’matullah, Senin (27/1/2020).
Ulla menambahkan bahwa kalau PTT ini dihapuskan maka akan ada pengangguran baru yang diciptakan oleh pemerintah sendiri.
“Lapangan pekerjaan tidak ada dibuka, tiba-tiba mau hapuskan tenaga honorer. Ini pemerintahan apa namanya,” ujar Ulla.
Baca Juga : Pengawasan DPRD Sulsel di Mariso, Andre Prasetyo Tanta Tampung Keluhan Bansos dan Sanitasi
Dia pun berharap tenaga honorer ini diserap pemerintah menjadi ASN ketika ada perekrutan dilakukan.
“Harus dicari jalan terbaiklah. Ada berapa ribu orang lagi akan menganggur kalau mau hapuskan tenaga honorer,” kata Ketua DPD Demokrat Sulsel tersebut.
Penulis: Asrul
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar