Logo Sulselsatu

UPT se-Ajatappareng Kemenkumham Canangkan Zona Integritas

Asrul
Asrul

Rabu, 05 Februari 2020 10:59

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, PAREPARE – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ajatappareng Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan mengumumkan deklarasi janji kinerja pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), digelar di Hotel Bukit Kenari, Rabu (5/2/2020).

Turut hadir, Wakil Wali Kota Parepare, Sekretaris Daerah, Ombudsman Sulsel, Dandim, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Bea dan Cukai, Kepala Kementerian Hukum dan HAM serta kepala Lapas se-Ajatappareng.

Kepala Kantor Imigrasi Parepare, Nur Putra Bahagia mengatakan, kehadiran dalam deklarasi itu sebagai wujud menyatukan komitmen penguatan program pemerintah yaitu reformasi birokrasi dengan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Baca Juga : Jalankan Praktik Bisnis Sesuai Perlindungan HAM, BRI Jadi Perusahaan Pertama di Indonesia yang Penuhi Standar PRISMA Versi Kemenkumham

“Pencanangan zona integritas ini merupakan momentum untuk mewujudkan aparat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, bebas dari korupsi, suap, pungli dan gratifikasi. Guna meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik dan konsisten,” katanya.

Sementara, Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi dan mendukung pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM jajaran UPT se-Ajatappareng Kemenkumham.

“Zona integritas adalah sinergitas dari upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi. Pencanangan zona integritas ini membawa pengaruh positif yang lebih inovatif,” ujarnya.

Baca Juga : Ini Syarat untuk Jaminkan Konten YouTube di Bank

Menurut Pangerang, Kota Parepare berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Kota Cerdas), guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

“Kami memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan birokrasi bersih, profesional, akuntabel dengan tata kelola yang menerapkan prinsip good governance, sebagai langkah pencegahan korupsi,” tandasnya.

Penulis: Andi Fardi
Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News01 Oktober 2026 10:18
RUPSLB Telkom Setujui Spin-Off InfraCo dan Tunjuk Direksi Baru
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memperoleh persetujuan pemegang saham independen atas aksi korporasi pemisahan aset dan bisnis (spin-off) w...
Makassar01 Oktober 2026 09:38
Pemuda Muhammadiyah Makassar Dorong Pemkot Tuntaskan Perda Terkait LGBT
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengambil langkah konkret menyikapi pol...
News01 Oktober 2026 07:16
LAZ Hadji Kalla Salurkan Sound System ke 90 Masjid dan 30 Pesantren
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Hadji Kalla kembali menjalankan Program Gema Sound System melalui Bidang Program Islamic Care....
Metropolitan30 September 2026 22:04
Pemkot dan DPRD Makassar Sahkan APBD Perubahan 2026 Rp5,2 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar menyepakati dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera...