JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan sembilan perguruan tinggi dalam membahas evaluasi sistem pilkada langsung.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pertemuan dengan pihak universitas tersebut merupakan inisiatifnya.
“Sejak 2004 hingga 2018, di samping menghasilkan aspek positif, pilkada langsung juga menyimpan berbagai ekses sebaliknya, di antaranya konflik sosial berbasis identitas, keterbelahan masyarakat dalam dua kubu yang bertentangan yang memicu kerawanan sosial serta high cost atau berbiaya sangat tinggi,” kata Tito di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Jumat (7/2/2020).
Baca Juga : Belajar dari Jerman, Kemendagri Dorong Parpol Bisa Miliki Badan Usaha Sendiri
Kemudian soal biaya tinggi pilkada secara langsung menurut dia, telah berpengaruh pada kualitas tata kelola kepemimpinan di daerah.
Menurut Tito, jika ekses negatif pilkada ini dibiarkan terus-menerus dalam demokrasi di Indonesia, maka akan timbul benih-benih konflik sosial di masyarakat.
“Oleh karena itu, memang sudah sepatutnya perlu diadakan evaluasi terhadap efektivitas dari sistem pilkada langsung. Namun, kami ingin evaluasi itu dilakukan secara akademis oleh pihak independen eksternal, yakni universitas,” kata Tito.
Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah Tanpa Sengketa di MK Digelar 6 Februari 2025
Menanggapi hal tersebut, para perwakilan universitas menyambut positif dan menghargai inisiatif pertemuan dari Mendagri ini.
“Ini adalah kesempatan pertama kami bertemu dengan Mendagri setelah polemik ramai rencana Mendagri mengubah pilkada langsung,” ujar Wawan Mas’udi dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta.
Menurut Wawan, ada kekeliruan di masyarakat selama ini bahwa seolah Mendagri ingin mengembalikan sistem pilkada menjadi tidak langsung.
Baca Juga : Presiden Jokowi Perpanjang Jabatan Andap Budhi Revianto Sebagai Pj Gubernur Sultra
“Ternyata tujuan Mendagri adalah evaluasi bersifat komprehensif tentang pilkada langsung di Indonesia guna mereduksi ekses negatif pilkada serta menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat,” ungkap Wawan.
Sementara itu, Ferry Liando, pengajar dari Universitas Sam Ratulangi, memaparkan bahwa universitasnya telah berpengalaman di dalam melakukan riset pilkada khususnya dari aspek budaya lokal seperti yang diinginkan Mendagri.
Ferry mengatakan bila Mendagri ingin menyesuaikan sistem Pilkada dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat daerah, itu adalah hal yang sangat patut didukung dan ide ini sangat relevan.
Baca Juga : Diterapkan Bertahap, Begini Cara Buat KTP Digital
“Kami sangat senang dan bersedia membantu Mendagri untuk melakukan riset akademis untuk perbaikan pilkada dari berbagai aspek termasuk aspek manajemen konflik sosial,” ujar Ferry.
Dalam pertemuan hadir perwakilan universitas, dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Padjadjaran, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Pertemuan ini berlangsung selama sekitar 2,5 jam, sebagai tindak lanjut pertemuan itu, pihak universitas akhirnya sepakat untuk mengusulkan riset desain evaluasi bersifat akademis tentang pilkada langsung ke Kemendagri dalam rangka evaluasi komprehensif Pilkada.
Baca Juga : e-KTP Bakal Diganti Jadi KTP Digital, Kemendagri Target 25 Persen Penduduk Gunakan IKD Tahun Ini
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar