SULSELSATU.com, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare melalui Bappeda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 tingkat kecamatan, Selasa (11/2/2020).
Pada hari pertama musrenbang tingkat kecamatan ini menyasar dua kecamatan yakni Ujung dan Bacukiki.
Di Ujung, Tim Bappeda dikoordinir oleh Andi Pangurisen, dan di Bacukiki dikoordinir Dede Alamsyah Wakkang.
Baca Juga : DPRD Parepare Siap Kolaborasi Pemkot Wujudkan Program Prioritas
Di Ujung, dibuka oleh Camat Ujung, Andi Ulfa Lanto dihadiri tiga anggota DPRD Parepare yakni Anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan Hermanto, Ketua Komisi II Bidang Kesejahteraan Rakyat Kamaluddin Kadir, dan Anggota Komisi III Bidang Pembangunan, Keuangan dan Perekonomian, Yasser Latif.
Camat Ujung Andi ulfa mengemukakan, dalam musrenbang tingkat Kecamatan Ujung ini melahirkan usulan-usulan program prioritas, seperti pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat.
“Tadi saya sampaikan, bahwa yang sangat mendesak dan yang perlu segera ditindaklanjuti itu, adalah di wilayah Tegal yang sering terdampak banjir jika musim hujan tiba. Itu memang sangat dibutuhkan tindakan, karena ini sudah sekian tahun masyarakat di sana seakan-akan terbiasa dengan kondisi banjir. Sementara kami pemerintah terlena dengan kondisi itu,” kata Ulfa.
Baca Juga : Korsupgah KPK Koreksi Musrenbang Parepare
Ulfa berharap, kondisi di wilayah Tegal tidak lagi terjadi banjir setelah adanya usulan-usulan warga mulai dari Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang Kecamatan.
Sementara untuk pembangunan fisik lainnya yang sangat mendesak, kata ulfa, yaitu seringnya terjadi genangan banjir di wilayah perkotaan seperti Kelurahan Ujung Sabbang, Kelurahan Mallusetasi dan Kelurahan Labukkang.
Kondisi pada ketiga kelurahan itu, kata dia, tentunya harus dilakukan evaluasi dan peninjauan.
“Semua wilayah itu adalah dataran rendah. Kondisi gorong-gorong ataupun selokan-selokan yang ada di kelurahan itu, sudah seharusnya mulai dievaluasi. Karena pada dasarnya, dari pihak teknis sudah mengetahui persis apa yang menjadi permasalahan atau kendala sehingga terjadi genangan. Cuma sayangnya, kenapa tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait. Karena kita dengar sendiri dari warga dalam musrenbang, permasalahannya sudah sangat jelas, namun belum ada jalan keluar atau tindakan nyata di lapangan untuk mengantisiapasi hal tersebut,” ujarnya.
Terkait masalah bantuan yang juga menjadi salah satu usulan prioritas masyarakat, Ulfa mengatakan bahwa ia akan mengubah pola pikir atau mengontrol serta mengevaluasi jumlah penerima bantuan.
Karena menurut dia, semakin banyak pemerintah memberikan bantuan, akan semakin ketergantungan masyarakat, semakin manja dan semakin lemah.
“Teori pemberdayaan masyarakat dari pemerintah akan bertolak belakang jika terus memberikan bantuan yang tidak memiliki perencanaan, dan tidak ada pembinaan serta tindak lanjut dari pemberi bantuan,” katanya.
Dalam pemberian bantuan, kata Ulfa, harusnya ada pengawasan, kontroling serta evaluasi, agar bantuan tepat sasaran, dan bukan tetap sasaran.
“Agar masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan dapat meningkatkan usaha mereka untuk peningkatan hasil usaha. Agar dari warga kurang mampu menjadi mampu,” kata dia.
Sementara di Musrenbang Kecamatan Bacukiki, yang dibuka Camat Bacukiki, Saharuddin, aspirasi yang mencuat juga seputar peningkatan infrastruktur dan bantuan pemberdayaan masyarakat.
Penulis: Andi Fardi
Editor: Kink Kusuma Rein
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar