SULSELSATU.com, MAKASSAR – Keberadaan calon independen dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) dianggap bisa membuat masyarakat bingung. Khususnya masyarakat dari kalangan terpelajar.
Hal itu diutarakan Pengamat politik Universitas Bosowa, Dr Arief Wicaksono dalam Ngobrol Politik Komunitas Wartawan Politik Sulsel dengan tema Bedah Peluang Calon Independen, di Warkop Aleta Todoppuli, Rabu (19/2/2020).
Menurut Dr Arief Wicaksono, dilihat dari istilah independen dalam konteks Pilkada jelas sudah bermasalah. Itu karena sejauh ini belum ada satupun aturan yang secara tegas menyebut calon independen.
Baca Juga : Unggulkan Timnas Garuda, Ini Prediksi Skor Amri Arsyid Bahrain vs Indonesia
“Frasa independen itu bebas dari tekanan. Tapi fenomenanya, calon independen ini kerap membawa banyak kepentingan. Sehingga calon independen ini membuat masyarakat bingung, khususnya masyarakat terpelajar,” jelasnya.
Pertanyaan selanjutnya yang muncul di tengah masyarakat, sambung Arief Wicaksono, adalah soal permodalan. Kalau memang punya modal, calon independen ini dapat sokongan dari mana.
“Apakah ada jaminan mereka (calon independen) ini tidak mengikuti kemauan pemodal? Apalagi itu bisa dilihat dari track record mereka,” paparnya.
Baca Juga : Janji Pasangan AMAN agar Warga Makassar Tidak Terdampak Krisis Air Tiap Tahun
Lebih jauh, Dr Arief Wicaksono menuturkan bahwa tidak ada jaminan syarat dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disetor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbebas dalam kegandaan.
“Makanya dibutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat. Khususnya terkait dukungan palsu. Apalagi jika syarat dukungan pada pilkada lalu, kembali disetorkan ke KPU. Ini sangat rawan,” tutup Dr Arief Wicaksono.
Penulis: Asrul
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar