Logo Sulselsatu

Rektor STIE Amkop Sebut Pemerintah Perlu Libatkan Buruh dalam RUU Omnibus Law

Asrul
Asrul

Sabtu, 21 Maret 2020 16:50

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Saat ini DPR RI akan segera membahas naskah akademik rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang menjadi pro kontra bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (SKPI) Sulsel, Abdul Muis mengatakan dalam RUU ini akan menjadi pelemahan tenaga kerja karena di dalamnya terdapat undang undang yang melemahkan para buruh, khususnya jaminan sosial hingga tak mendapatkan pesangon saat berhenti dari perusahaan yang dia tempati bekerja.

“Setelah kami cermati, memang melemahkan pekerja yang sangat besar, dia merubah dan menghapus. Tapi menerbitkan aturan baru, terutama jaminan sosial kita semua,” kata Abdul Muis dalam diskusi “Pro kontra Omnisbus Law” disalah satu Warkop di Kota Makassar, Sabtu (21/3/2020).

Baca Juga : Organisasi Profesi Medis di Makassar Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan

Dirinya juga menyebutkan dalam pembahasan naskah akademik tak ada satupun dari perwakilan buruh yang dilibatkan. Bahkan pihaknya berupaya menggagalkan RUU Omnisbus Law.

“Jika memang nantinya disahkan kita masih memiliki hak untuk melakukan penolakan dengan mengajukan judicial review ke MK, ” tuturnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Amkop Makassar Bahtiar Maddatuang mengatakan berdasarkan informasi yang dia dapatkan memang pemerintah tak melibatkan perwakilan buruh, seharusnya kata dia mereka ikut andil juga.

Baca Juga : VIDEO: Demo Tolak Omnibus Law di Makassar Ricuh, Mobil Ambulans NasDem Dibakar

“Harus ditinjau ulang, saran saya pemerintah dapat melibatkan para buruh, atau organisasi yan berpihak kepada buruh,” kata Rektor STIE Amkop ini.

Tapi kata dia yang harus ditingkatkan oleh pemerintah saat ini bagaimana investasi yang lima persen tersebut bukan untuk pembangunan tapi disektor industri atau mesin.

“Investasi saat ini masih bagus, tapi lebih banyak pada sektor pembangunan saja dan kita harapkan bagaimana bisa juga pada sektor mesin,” ujarnya.

Baca Juga : VIDEO: 22 Anggota DPRD Jeneponto Sepakat Tolak Omnibus Law

Editor: Asrul

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Metropolitan04 Agustus 2026 12:31
Pilah Sampah Jadi Kunci Selamatkan Makassar, Pakar: Bukan Lagi Imbauan, Melainkan Kewajiban Hukum
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemilahan sampah dari rumah tangga dinilai menjadi langkah paling mendasar untuk menyelamatkan Kota Makassar dari ancaman...
Olahraga03 Agustus 2026 20:20
Stylix Padel Challenge 2026 Kalla Toyota Kembali Digelar, Diikuti 25 Komunitas dan 32 Media
Antusiasme olahraga padel terus berkembang di Makassar mendorong Kalla Toyota kembali menghadirkan Stylix Padel Challenge: Raize The Game....
Makassar03 Agustus 2026 19:01
Munafri Tawarkan Makassar sebagai Hub Investasi Indonesia Timur di Forum APINDO 2026
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjadi pembicara dalam Business Investment Forum yang digelar di Hotel Claro ...
Makassar03 Agustus 2026 18:59
UNM Mulai Tahapan Pilrek, Panitia Dibentuk, Kandidat Mulai Mengemuka
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Farida Patittingi, memastikan proses Pemilihan ...