SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi XI Kamrussamad keberatan jika Indonesia harus menambah beban hutang dalam menangani pandemi covid-19.
“Beban negara dan rakyat sudah sungguh sangat besar, bisa dilihat melalui utang negara hingga Januari 2020 telah menembus Rp4.817,5 triliun. Sri Mulyani mau menambah hutang lagi untuk menangani corona, ini akan jadi diwariskan ke rakyat dimasa depan,” ucap Kamrussamad, Kamis (26/3/2020).
Dia menjelaskan pengalaman pahit Indonesia ketika berurusan dengan IMF di era orde baru menghadapi krisis.
Baca Juga : Idrus Marham Tegaskan Golkar Tak Goyah Dukung Prabowo Meski Tiga Menterinya Dikritik
“IMF pernah menjadikan Indonesia sebagai pasien malpraktik ketika 15 Januari 1998 dimana Presiden Soeharto menandatangani Letter Of Inten/LoI sebesar 43 Milyar USD yang membuat pahit untuk ekonomi Indonesia. Misalnya usulan IMF melikuidasi 16 bank nasional merupakan kesalahan besar, dan dalam kebijakan BLBI banyak pihak memanfaatkan situasi dengan memasukkan aset-aset tidak berharga dalam daftar aset untuk mendapat dana pinjaman tersebut,” jelas Anggota DPR Dapil DKI Jakarta 3 tersebut.
Kamrussamad meminta Sri Mulyani dalam menangani covid-19 untuk memaksimalkan penggunaan APBN dan APBD.
“Menkeu Sri Mulyani tahu betul masih banyak sumber pendanaan dari dalam negeri untuk covid-19, misalnya dalam postur APBN & APBD ada kebijakan refocussing & relokasi anggaran melalui INPRES No.4 Tahun 2020. Kebijakan ini sudah tepat, tinggal bagaimana memastikan implementasi berjalan efektif,“ pungkasnya.
Baca Juga : Kamrussamad Siap Perkuat Sinergi DPR dengan Menkeu Baru Suahasil Nazara
Sebagai Anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan Kamrussamad mendorong Menteri Keuangan untuk melakukan optimalisasi anggaran di beberapa mitra kerja.
“Sejumlah sumber pendanaan bisa dioptimalkan oleh Menkeu antara lain sisa anggaran tahun lalu (SAL), akumulasi dari sisa anggaran tahun sebelumnya (SILPA), dana pungutan bea ekspor sawit di BPDPKS, dana lingkungan hidup di BPDLH dan Dana APBN dengan Kode BA99 yang dikelola menkeu sebagai Bendahara Umum Negara. Ada juga Dana LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang nilainya mencapai 150 Triliun, masih ada lagi cadangan devisa Indonesia yang dikelola BI senilai 130 USD Milyar atau sama dengan 2.000 triliun untuk kurs saat ini 17.000 rupiah per US Dollar, pemerintah bisa menertibkan SUN dengan bunga dibawah 5%,“ jelas Kamrussamad.
“Jika Menkeu Sri Mulyani berjiwa nasionalisme dan berpihak terhadap masa depan ekonomi Indonesia, ia akan menghindari Pinjaman IMF karena berpotensi menggadaikan Kedaulatan ekonomi nasional dimasa mendatang,” tutup Founder KAHMI Preneur ini.
Baca Juga : OPINI: Siap Mengawal Anggaran Pengangkatan PPPK Menjadi ASN
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar