JAKARTA – Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 4.094 temuan dari 5.480 permasalahan yang berpotensi merugikan negara paling sedikit Rp7,15 triliun.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan mayoritas permasalahan atau sebanyak 2.784 kasus berkaitan dengan tidak dilakukan penghematan, tidak efisien, dan tidak efektif dengan nilai potensi kerugian sebesar Rp1,35 triliun.
Kemudian, beberapa permasalahan lainnya berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 971 permasalahan. Lalu, sebanyak 1.725 permasalahan terkait ketidakpatuhan dengan nilai potensi kerugian sebesar Rp6,25 triliun.
Baca Juga : BPK Dorong Pemprov Sulsel Kembali Raih WTP
Agung menyatakan masalah ketidakpatuhan ini terdiri dari beberapa macam kasus. Ia merinci sebanyak 709 masalah ketidakpatuhan memberikan kerugian ke negara sebesar Rp1,29 triliun, sebanyak 263 permasalahan mengakibatkan potensi kerugian Rp1,87 triliun, dan sebanyak 298 permasalahan berpotensi memberikan kerugian ke negara sebesar Rp3,09 triliun.
“Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pada saat pemeriksaan, entitas yang telah diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara atau daerah atau perusahaan sebesar Rp449,45 miliar,” papar Agung dalam video conference seperti dikutip CNNIndonesia, Selasa (5/5/2020).
Agung menyatakan pemeriksaan ini dilakukan dalam periode 1Juli 2019 sampai 31 Desember 2019. Lembaga yang dilakukan pemeriksaan, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca Juga : Plt Gubernur Sulsel Hadiri Entry Meeting BPK Sulsel Pemeriksaan Kinerja Vaksinasi dan Pendidikan Vokasi
“IHPS Semester II 2019 memuat hasil pemeriksaan kinerja tematik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lainnya,” imbuh Agung.
Pemeriksaan tematik, sambung dia, merupakan metode pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah.
“Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia, peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan,” jelasnya.
Baca Juga : LKPD 2019 Rampung, NA Minta APIP-BKAD Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Selain tematik, BPK juga memuat hasil pemeriksaan kinerja. Beberapa pemeriksaannya, yakni pemeriksaan atas efektivitas program pensiun PNS, TNI, dan Polri, serta pengelolaan utang pemerintah pusat.
Agung menambahkan BPK telah memberikan 560.521 rekomendasi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir kepada pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk bekerja lebih tertib, hemat, dan efisien. Dari rekomendasi itu, sebanyak 416.680 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing lembaga.
Editor: Hendra Wijaya
Baca Juga : Pemprov Sulsel Raih WTP 10 Kali Berturut-turut
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar