SULSELSATU.com, MAKASSAR – Beberapa hari terakhir ini publik dihebohkan dengan rilisnya film “Jejak Khilafah di Nusantara”. Film ini menuai pro-kontra, hingga akhirnya sempat diblokir.
Menanggapi film tersebut, Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban (KIP) PB HMI MPO, Muhajir MA mengatakan, jika tujuan dari film tersebut hendak menyajikan kajian sejarah alternatif, maka seharusnya didukung dengan bukti-bukti yang kuat.
Namun setelah menonton film tersebut, Muhajir berkesimpulan, klaim bahwa kerajaan dan kesultanan di Nusantara adalah bagian dari khilafah belum meyakinkan. Bahkan ia menilai klaimnya terkesan dipaksakan. Karena kajian sejarah dalam film tersebut dinilai belum menyajikan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Tak adanya dukungan manuskrip yang kuat berupa dokumen-dokumen sejarah dari film itu. Padahal dokumen adalah bahan penting dalam penulisan sejarah. Yang terdengar dari perkataan para narasumber di film itu hanya ‘menduga’, ‘meyakini’, tapi tak bisa menyajikan data pendukung keyakinan dan dugaannya tersebut,” kata Muhajir, Minggu (30/8/20/2020).
Muhajir menambahkan, sejauh ini sejarah hanya menunjukkan adanya islamisasi di Nusantara melalui para sufi dan pedagang muslim. Islamisasi di Kerajaan Perlak dan Samudera Pasai tak terlepas dari peran mereka. Tapi apakah Samudera Pasai adalah bagian dari khilafah, hal tersebutlah yang bagi Muhajir masih problematis.
Namun Muhajir tak menampik jika dalam sejarah, ada hubungan antara kerajaan di Nusantara dan khilafah. Tapi hanya sekadar hubungan yang terkait dengan islamisasi dan diplomasi. Bukan berbaiat atau menjadi bagian dari khilafah.
“Misalnya surat menyurat Kerajaan Sriwijaya dengan Bani Umayyah yang meminta utusan untuk mengajar Islam di Sriwijaya. Tapi hanya sebatas belajar Islam. Makanya ada yang bilang abad ke-7 sudah ada islamisasi meski belum masif. Sementara hubungan Turki Utsmani dan kesultanan di Nusantara juga hanya sebatas hubungan diplomasi,” ujarnya.
Meski demikian, Muhajir tak sepakat jika film Jejak Khilafah diblokir. Karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
“Sejauh tidak melanggar hukum dan tidak merugikan banyak warga negara, kenapa harus dilarang? Jika tak setuju dengan klaim dalam film tersebut, sebaiknya dihadapi dengan gagasan tandingan. Biarkan gagasan-gagasan saling berkontestasi dalam ruang demokrasi. Justru karena di situlah letak sehatnya demokrasi,” tandasnya.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar