SULSELSATU.com, BULUKUMBA – Tunjangan untuk tenaga honorer senilai 2 juta rupiah adalah perkara yang mudah diwujudkan pasangan calon bupati dan wakil bupati bulukumba nomor urut 2, Askar HL – Arum Spink jika terpilih di Pilkada 9 Desember nanti.
Pasalnya, paslon dengan tagline Bulukumba Asik ini, telah melakukan pengkajian baik intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga program tersebut bisa direalisasikan.
“Banyak yang menganggap itu tidak mungkin. Tapi kami mengatakan ini bukan kemungkinan, ini kepastian yang akan kami wujudkan. Sudah kami kaji dari mana sumber pendanaannya,” ucap Calon Bupati Askar HL, Selasa (20/10/2020).
Baca Juga : Begini Penjelasan Askar-Pipink soal OTT Timses Bagi Uang
Tenaga Honorer, kata Askar sudah cukup lama menderita karena dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal, tapi kesejahteraan mereka tidak diperhatikan.
Padahal, jelas dia, selama ini tenaga honorer lah yang banyak berkontribusi membantu pemerintah memberikan pelayanan maksimal diberbagai sektor.
“Bagaimana mau maksimal pelayanan kalau kesejateraan mereka tidak diperhatikan. Jadi tidak ada alasan, tunjangan tenaga honorer, disemua sektor, mulai Guru, Kesehatan, dan kantor pelayanan publik lainnya, harus dinaikkan ketika kami diberi amanah,” lanjutnya
Baca Juga : Jelang Pencoblosan, Dua Tokoh Nasional Kunjungi Askar-Pipink
Sementara itu, calon Wakil Bupati, Arum Spink mengatakan, selama ini ada perlakukan tidak adil yang diterima tenaga honorer.
“Selama ini pemerintah selalu marah jika ada perusahaan yang memberi upah karyawan dibawah Upah minimum, tapi giliran mereka yang mempekerjakan masyarakatnya sebagai tenaga honorer, upah yang mereka terima jauh dibawah standar,” ucapnya.
Untuk itu, lanjut Pipink sapaan akrabnya, jika dirinya diberi pilihan prioritas utama APBD Bulukumba, apakah membangun infrastruktur atau menambah tunjangan tenaga honorer, maka dirinya akan memilih menambah tunjangan honorer.
Baca Juga : Tiga Komunitas Mobil Pick Up Nyatakan Dukung Askar-Pipink Pasca Debat Publik
Alasannya, kata Dia, Pembangunan infrastrukur bisa dilakukan dengan menggunakan dana bantuan yang diambil dari APBD Provinsi dan APBN.
“Kalau dana bantuan digunakan untuk bayar tunjangan Honorer, maka akan ada temuan. Makanya APBD digunakan untuk membayar tenaga honorer dan pembangunan infrasturkur diambil dari dana hibah provinsi dan Pusat. Itu namanya kreatifitas mengelola anggaran,” tutupnya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar