SULSELSATU.com, MAKASSAR – Aktivis demokrasi melayangkan kritikan atas dugaan praktik politisasi dana bantuan sosial (bansos) yang kian massif jelang pencoblosan Pilkada Makassar.
Hal itu menanggapi adanya oknum pendukung salah satu pasangan calon yang diduga telah melakukan penyalahgunaan bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI pada pekan lalu.
Menurut aktivis dari Institut Kausa Demokrasi Indonesia (IKDI), Faisal Takwin, praktik tersebut akan semakin menghancurkan proses demokrasi di Kota Makassar. Bukannya mendapatkan pemimpin yang tepat, justru hanya akan melahirkan pemimpin yang punya cikal bakal korupsi.
“Demokrasi mengalami disfungsi asas karena praktik politik uang. Manuver semacam itu jelas merusak tatanan demokrasi kita. Apalagi ketika politik uang dikemas dalam bentuk bantuan atau memanfaatkan bantuan sosial demi menggalang dukungan ke paslon tertentu,” katanya, Rabu (2/12/2020).
Menurut Faisal, bisa dipastikan ada oknum ‘orang dalam’ pemerintahan yang bermain dalam praktik jahat tersebut. Pasalnya, kata Faisal, tak mudah memanfaatkan sebuah bantuan sosial untuk kepentingan tertentu jika tak ditunggangi oleh aparat pemerintahan. Di sinilah mestinya peran ‘wasit pilkada’ hadir menegakkan aturan.
“Tentunya bisa dipastikan bahwa ada oknum aparat pemerintahan yang bermain. Makanya kita minta penegak hukum untuk mengusut tuntas kejadian tersebut,” tegasnya.
Menurut Faisal, praktik-praktik politik uang semacam itu biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat. Padahal seharusnya, kontestan Pilkada Makassar 2020 harus mengedepankan politik santun demi kualitas demokrasi yang lebih baik.
“Memang masyarakat ada yang tidak mampu, masih menghadapi kemiskinan dan sebagainya. Tapi janganlah kesengsaraan masyarakat itu dieksploitasi dengan uang receh. Tolong ini ditegakkan,” tutup Faisal.
Diberitakan, dugaan politisasi bansos itu diakui oleh warga Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala. Warga mengaku terkejut karena bansos yang seharusnya diperuntukkan untuk warga tidak mampu, justru dimanfaatkan oknum untuk menggalang dukungan ke salah satu paslon tertentu.
Ironisnya, warga setempat juga mendapatkan tekanan dari oknum tersebut untuk memperoleh bantuan. Syaratnya, harus mendukung atau memilih paslon yang ditentukan jika ingin kebagian jatah bantuan.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar